Usulan Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam RUU Kewarganegaraan
Terbaru

Usulan Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam RUU Kewarganegaraan

Kalau memang negara ingin membuka kewarganegaraan ganda, seharusnya berlaku terbuka bagi semua orang, bukan menjadi privilege bagi pihak-pihak tertentu sesuai kebutuhan negara.

CR 37
Bacaan 3 Menit
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat ditemui wartawan di Kementerian Hukum, Kamis (23/7/2026). CR 37
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat ditemui wartawan di Kementerian Hukum, Kamis (23/7/2026). CR 37

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan mengusulkan status kewarganegaraan ganda terbatas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan (RUU Kewarganegaraan). Rancangan beleid itu akan segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Nanti rencananya, kalau DPR setuju, karena pemerintah akan mengusulkan yang namanya dwi kewarganegaraan terbatas,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/7/2026).

Menurut Supratman, usulan status kewarganegaraan ganda ini bertujuan untuk mengakomodir diaspora luar negeri yang enggan melepas kewarganegaraannya, padahal memiliki keahlian yang bermanfaat bagi Indonesia.

“Katanya kita mau tampung talenta-talenta yang bagus-bagus. Ya kan? Banyak diaspora kita yang enggan juga melepaskan kewarganegaraannya yang punya keahlian di bidang nuklir, kimia, kedokteran. Kan begitu suara publik. Sekarang kita coba untuk akomodasi itu,” kata dia.

Supratman menjelaskan pengakuan kewarganegaraan ganda yang diusulkan pemerintah itu bersifat terbatas. Status itu, kata dia, hanya bisa diberikan pada orang yang keahliannya dibutuhkan oleh negara, seperti ahli nuklir, ahli kedokteran, keilmuan lain, serta anggota tim nasional di berbagai cabang olahraga yang berasal dari luar negeri.

Ia melanjutkan jika disetujui DPR, aturan tentang dwi kewarganegaraan itu akan menjadi hal baru dalam sistem hukum nasional. Dia optimistis, usulan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. “Kalau bertentangan dengan UUD 1945, nggak mungkin kita usulkan,” ucapnya.

Direktur Hukum Tata Negara Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Dulyono, mengatakan skema kewarganegaraan ganda terbatas ini menyasar diaspora atau tenaga ahli asing dengan talenta yang tinggi dan dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, proses seleksinya akan dilaksanakan secara ketat dan melibatkan kementerian dan lembaga terkait lain.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info