Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor PT Djarum yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.
“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (28/10).
Budi menjelaskan, selain kantor PT Djarum, tim penyidik KPK juga menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus. Penggeledahan saat ini masih berlangsung, dan hasil detailnya akan disampaikan setelah proses di lapangan selesai.
Baca Juga:
- KPPU Ungkap Dugaan Persekongkolan Tender di Bea Cukai
- KPK Tetapkan Pegawai Bea Cukai Tersangka Baru Kasus Korupsi
Saat dikonfirmasi mengenai penetapan tersangka, Budi menjawab bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menjadi dasar penggeledahan kali ini merupakan Sprindik Umum. Dengan demikian, belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan terbaru ini.
Sprindik ini merupakan surat perintah ketiga yang diterbitkan KPK dalam pengembangan perkara korupsi Bea Cukai.
Sebelumnya, Sprindik pertama diterbitkan atas nama Gatot Heroe Hernanda saat menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait dugaan korupsi kepabeanan periode 2025–2026. Selanjutnya, KPK menerbitkan Sprindik Umum kedua pada Juli 2026.
