Pasalnya, KI diamanatkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa informasi. Jika badan publik tidak membentuk PPID, maka potensi sengketa informasi yang akan ditangani Komisi Infomasi makin besar.
Menurut Ma’mun, kendala lambatnya pembentukan PPID dikarenakan masalahan birokrasi. Pejabat PPID bukan pejabat struktural sehingga polanya ditempelkan pada jabatan yang sudah ada misalnya ke bagian humas karena sifatnya seperti itu jadi seolah-olah bersifat tambahan. “Kecenderungannya, banyak yang menghindar untuk menerima jabatan itu,” imbuhnya.
