Seandainya UU Minerba ini ditetapkan jauh sebelum pertambangan sudah di peta-peta kan seperti sekarang, mungkin hal itu jauh lebih baik. Namun untuk saat ini, UU Minerba tidak bisa menjamah hak wilayah konsesi yang sudah diterbitkan sebelumnya, papar Maimunah.
Disamping itu, Jatam beranggapan banyak pasal dalam UU Minerba yang memposisikan rakyat dalam posisi jomplang. Dalam hal ini, Jatam mengkritisi Pasal 145 ayat (1) tentang Perlindungan Masyarakat. Ya, kalau dari namanya, pasal ini memang terlihat bersahaja dan peduli masyarakat. Tapi jangan salah, kata Maimunah, pasal ini berfungsi sebagai kedok untuk menenangkan masyarakat semata.
Pasal tersebut menyebutkan masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan. Selain itu, bisa juga mengajukan gugatan pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.
Pasal itu, kata Maimunah, menginsyaratkan bahwa Veto rakyat tidak diakui. Dalam hal ini, rakyat hanya memiliki dua pilihan, yakni ganti rugi sepihak atau memperkarakan ke pengadilan. Bahkan, rakyat beresiko dipidana selama setahun dan denda Rp100 juta, jika menghambat kegiatan pertambangan. Ini lebih represif dibanding UU sebelumnya. Sementara, konflik-konflik yang lahir dari penerapan UU sebelumnya tak disediakan ruang penyelesaian dalam UU Minerba, tambahnya.
Pasal lain yang disorot adalah Pasal 91 yang menyebutkan, Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Maimunah, pasal ini jelas merugikan masyarakat. Dibebaskannya perusahaan tambang dalam menggunakan sarana publik, maka yang akan dirugikan bukan hanya masyarakat melainkan pemerintah daerah. Misal di Kalimantan Selatan, kata Maimunah. Di Kalsel, jalan yang seharusnya digunakan oleh 8 ribu kendaraan perhari, bisa dilewati hingga 9 ribu lebih kendaraan. Dan jumlah itu yang paling banyak adalah truk-truk pengangkut batu bara.
Sebanyak 27 persen jalan-jalan yang dilewati oleh truk batu bara menjadi rusak berat. Belum lagi efek pemakaian jalan tersebut, bisa menimbulkan kecelakaan atau infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Artinya, UU ini memberi ruang terhadap keburukan-keburukan, dan yang menanggung biaya adalah masyarakat lokal dan APBD, cetusnya.
