Terkait dengan larangan pengambilalihan kewenangan polisi, Tanri berpandangan, hal itu tegas dituangkan dalam Pasal 59 UU Ormas. Namun, penegasan pasal tersebut mesti dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan UU Ormas. Ia mengakui melaksanakan UU Ormas di masyarakat tidaklah mudah. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama.
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan, UU yang baru disahkan DPR dapat berlaku jika sudah dicatat dalam lembaran negara. Meski demikian perlu dijelaskan, apakah aturan itu mengamanatkan pembuatan aturan turunan seperti PP atau sebaliknya.
“Perlu dilihat dulu apakah di UU-nya ada ketentuan yang membuat PP atau tidak terkait ketentuan yang digunakan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, bentrokan antara FPI dan warga Sukorejo terjadi pekan lalu. Kericuhan itu berujung korban meninggal dunia. Puluhan warga Kendal, jawa Tengah mendesak pemerintah agar membubarkan FPI. Warga yang menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu pun mengutuk bentrokan tersebut.
