UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Siap Berubah atau Menghadapi Risiko?
OPINI

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Siap Berubah atau Menghadapi Risiko?

Keberhasilan perubahan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi dari kemampuan perusahaan dan serikat pekerja membangun hubungan industrial yang adil, produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah kita siap berubah, atau menunggu sampai perubahan tersebut menjadi risiko?

•Bacaan 5 Menit
LF
Penulis Opini

Transformasi serupa diperlukan bagi serikat pekerja. Perjuangan hak dan kesejahteraan perlu diperkuat dengan pemahaman terhadap produktivitas, daya saing, kondisi bisnis, dan keberlanjutan pekerjaan. Sehingga hubungan industrial yang matang bukan berarti tidak ada perbedaan kepentingan, melainkan kemampuan mengelola perbedaan secara konstruktif dan produktif.

Delapan Area Kritis yang Harus Dievaluasi Pasca Pengundangan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Perusahaan perlu segera melakukan Legal Impact Assessment terhadap delapan area strategis:

1. PKWT dan PKWTT: Durasi kontrak, perpanjangan, jenis pekerjaan, kompensasi, masa kerja, dan potensi perubahan status hubungan kerja.

2. Outsourcing: Pembatasan jenis pekerjaan, kegiatan utama dan penunjang, kontrak vendor, serta perlindungan pekerja.

3. PHK dan Restrukturisasi: Alasan PHK, prosedur, kompensasi, mekanisme keberatan, serta dampak finansial transformasi organisasi.

4. Pengupahan dan Manfaat: Struktur dan skala upah, tunjangan, serta konsekuensi terhadap biaya ketenagakerjaan.

5. Peraturan Perusahaan dan PKB: Kesesuaian ketentuan internal dengan norma baru dan kebutuhan penyesuaian melalui perundingan.

6. Serikat Pekerja dan Perselisihan: Hak representasi, konsultasi, perundingan bipartit, dan potensi perselisihan kolektif.

Halaman selanjutnya:7. Pengawasan dan Ketentuan...
ketenagakerjaanrisiko
Luqman Fauzi
Luqman Fauzi

Partner di Deheng Arko Law Offices

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info