Transformasi serupa diperlukan bagi serikat pekerja. Perjuangan hak dan kesejahteraan perlu diperkuat dengan pemahaman terhadap produktivitas, daya saing, kondisi bisnis, dan keberlanjutan pekerjaan. Sehingga hubungan industrial yang matang bukan berarti tidak ada perbedaan kepentingan, melainkan kemampuan mengelola perbedaan secara konstruktif dan produktif.
Delapan Area Kritis yang Harus Dievaluasi Pasca Pengundangan UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Perusahaan perlu segera melakukan Legal Impact Assessment terhadap delapan area strategis:
1. PKWT dan PKWTT: Durasi kontrak, perpanjangan, jenis pekerjaan, kompensasi, masa kerja, dan potensi perubahan status hubungan kerja.
2. Outsourcing: Pembatasan jenis pekerjaan, kegiatan utama dan penunjang, kontrak vendor, serta perlindungan pekerja.
3. PHK dan Restrukturisasi: Alasan PHK, prosedur, kompensasi, mekanisme keberatan, serta dampak finansial transformasi organisasi.
4. Pengupahan dan Manfaat: Struktur dan skala upah, tunjangan, serta konsekuensi terhadap biaya ketenagakerjaan.
5. Peraturan Perusahaan dan PKB: Kesesuaian ketentuan internal dengan norma baru dan kebutuhan penyesuaian melalui perundingan.
6. Serikat Pekerja dan Perselisihan: Hak representasi, konsultasi, perundingan bipartit, dan potensi perselisihan kolektif.

















