Sonny, sapaan Revrisond, mengatakan jika hendak mengekor penghisapan perkebunan ala Kolonial Hindia Belanda, pemerintah dan ekonom yang merakit UUPM bisa dikatakan berhasil. Sebab, dengan membuka masuknya investor asing pada bermacam jenis usaha riil dan memberi hak-hak khusus kepada mereka, ujarnya, sama saja meneruskan pembiaran diri dihisap negara asing. Sekarang ini perkebunan sudah mulai ditinggalkan kapitalisme global. Giliran sektor tambang yang mulai dilirik. Kebijakan pemerintah cenderung memberi lampu hijau pada investor untuk memasuki wilayah itu.
Revrisond mencontohkan fenomena di Bontang, Kalimantan Timur. Provinsi ini disebut-sebut memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Indonesia. Nyatanya, angka perhitungan pendapatan kotor daerah tersebut bukan didapat dari aktifitas penduduknya, namun 95 % disumbang oleh pendapatan tiga perusahaan tambang asing yang beroperasi di sana. Padahal PDRB digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Akibatnya, lanjur Sonny, mayoritas masyarakat Bontang justru tidak turut menikmati adanya angka PDRB yang tinggi. Jadi rumusannya begini. Semakin besar suatu daerah dimasuki investor asing, semakin kaya daerah itu secara statistik, namun semakin besar pula angka penghisapan yang terjadi pada masyarakatnya, ujarnya mengutip rumus diperkenalkan mendiang begawan ekonomi kerakyatan UGM Moebyarto.
Ahli lainnya, Salamudin Daeng dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menjawab kegelisahan Maruarar dengan menyajikan angka penyebaran investasi dikaitkan dengan luas lahan. Data tahun 2005, tanah daratan di Indonesia seluas total 192,26 juta Ha, telah diinvestasikan seluas 95,4 Ha pada sektor tambang melalui kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan besar yang didominasi pemodal asing. Sedangkan untuk pertanian dan perkebunan hanya diinvestasikan sebesar 1,8 juta Ha.
Salamuddin juga menyoroti regulasi peringanan bea impor yang mencapai Rp130 Triliun. Angka ini menurutnya jelas merugikan pendapatan negara. Sebab dalam dunia hal investasi migas, perusahaan asing mengambil bahan mentah yang kemudian diekspor, lalu dikembalikan dalam bentuk barang modal yang kemudian turut dipasarkan pula di Indonesia. Inilah kenapa kenaikan harga minyak dunia justru bisa mengakibatkan kita krisis minyak. Sebab keseluruhan keuntungan diambil oleh investor asing mulai dari penyerapan bahan mentah hingga pemasaran, jelasnya.
Anti kapitalisme tadi tidak anti kapital
Sebelumnya, dalam agenda sidang mendengarkan keterangan pemerintah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengutip pidato Mohammad Hatta pada 1951 di Solo. Dalam pidatonya, Hatta mengatakan, Kita anti kapitalisme tetapi tidak anti kapital. Ada sementara golongan dalam masyarakat yang khawatir, bahwa dengan memakai kapital asing kita akan jatuh kembali ke dalam penjajahan. Mereka itu masih dihinggapi restan-restan zaman kolonial yang minderwaardigheids complex. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi...
Menurut Pemerintah, UUPM sudah sejalan dengan pidato M Hatta sebagai salah satu perumus Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian menjadi arah pijakan kebijakan investasi pemerintah Indonesia hingga sekarang ini. Menyinggung hak atas tanah, UU PM tidak menyediakan kemewahan investasi berbentuk pemberian hak istimewa atas tanah. Sebab, pemberian hak tersebut diiringi dengan hak pemerintah untuk membatalkan sewaktu-waktu jika tanah itu ditelantarkan, merugikan kepentingan umum, tidak sesuai dengan maksud pemberian hak atas tanahnya, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
