Mengenai semakin dilebarkannya pintu masuk untuk tenaga kerja asing, Mari mengatakan, pengisian tenaga kerja asing hanya terbatas pada lapangan kerja yang belum dapat terisi oleh tenaga kerja Indonesia. Bahkan dengan semakin banyak investor asing, ujarnya, masyarakat bakal mampu mengakses sumber daya alam melalui investasi dan membuka daerah-daerah tertinggal yang mendorong ekonomi rakyat. Kebijakan membuka pintu investasi tidak semata ditujukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk menambah lapangan pekerjaan sehingga bisa menekan tingkat pengangguran.
Pemaparan keterangan pemerintah ini dibantah mentah-mentah oleh Noorsy. Ia mengatakan, alasan penyerapan tenaga kerja dalam membuka pintu investasi bagi pemodal asing bukan alasan utama timbulnya UUPM. Ia menilik pada opening statement pemerintah yang mengatakan UUPM beranjak dari alasan untuk meningkatkan modal dan turunnya kepercayaan investor akibat krisis multidimensi 1997. Dari ketentuan-ketentuan treatment pada investor asing, Jelas bahwa UUPM ini hendak menyerahkan kegiatan ekonomi seluruhnya pada mekanisme pasar. Negara hendak berperan sebagai 'Negara Penjaga Malam'.
Melengkapi argumennya, Noorsy menyodorkan data dari kantor Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2005 yang menunjukkan bahwa penyumbang lapangan kerja terbanyak (sejumlah 91,4%) justru dari sektor Usaha Kecil Menengah. Sementara sektor tambang yang termasuk usaha besar hanya menyerap 3,7% tenaga kerja. Mestinya, lanjut Noorsy, pemerintah belajar pada kasus Sony dan Nike yang muncul lantaran repatriasi modal. Pemberian keleluasaan untuk pengalihan aset, menurutnya, adalah bentuk tidak diproteksinya buruh yang bekerja pada perusahaan asing.
Dalam sidang yang berlangsung maraton sejak pukul 10.00 hingga pukul 15.40 WIB itu, para hakim konstitusi seakan terserap perhatian pada paparan para ahli. Maklum, dari sembilan hakim konstitusi di MK, tak satupun berlatar belakang ekonomi. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sampai-sampai hendak mengundang ahli dari pemohon lagi agar bisa beradu argumen dengan ahli gaetan pemerintah.
