Jadi, menurut saya mesti diatur seperti itu, karena kalau tidak, seseorang yang sudah ditetapkan tersangka tetap saja menerima seluruh fasilitas, dan dia tetap sebagai anggota DPR, padahal citra DPR sudah hancur. Karena ulah seorang anggota tersebut, ujarnya.
Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR Darul Siska sepakat dengan pandangan Sebastian. Menurut Darul, kebetulan DPR sedang melakukan revisi Tata Tertib. Tatib yang baru ini, baru akan kita susun setelah UU Susduk selesai, sekarang belum ada pembicaraan tentang tatib yang baru, katanya. Sejauh yang ia ketahui, ketentuan yang diusulkan Sebastian terkait penghentian pemberian fasilitas bagi anggota ‘bermasalah', belum diatur dalam rancangan Tata Tertib yang baru.
Fungsi pencegahan
Darul berpendapat selain UU Susduk dan Tata Tertib, keberadaan BK DPR juga penting demi menjaga citra DPR. BK, kata Darul, sebaiknya lebih menitikberatkan pada upaya-upaya pencegahan (preventif). Misalnya, dengan selalu mengingatkan anggota Dewan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Saya lebih mengharapkan DPR ke depan tugas BK lebih kepada preventif, tegasnya.
Langkah berikutnya yang perlu dilakukan BK adalah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota dewan. Karena selama ini, lanjut Darul, cukup banyak anggota dewan yang tidak mengerti apa yang termasuk gratifikasi dan mana yang bukan. Makanya itu bisa dijelaskan lebih rinci dengan cara sosialisasi tadi, agar ada upaya-upaya pencegahan agar anggota dpr itu tidak terperosok pada langkah-langkah yang keliru, katanya. Mengenai sanksi, Darul menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.
Itu ranahnya hukum, ya kita serahkan kepada penegak hukumlah, baru BK melakukan pemecatan kalau sudah mendapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tegasnya.
Ketua DPR Agung Laksono juga berpendapat beberapa substansi yang ada di Tata Tertib DPR, perlu diperbaiki. Sayang, Agung tidak menjelaskan lebih lanjut bagian mana saja yang perlu diperbaharui. Kita tunggu Susduk, pembahasan UU Susduk saja masih bertele-tele, begitupun dengan tatibnya yang harus diperbaiki. Termasuk sifat-sifat ruang di DPR itu sendiri, seperti absensi walaupun belum tentu fraksi setuju, pungkasnya.
