Posisi hukum telah mengalami pergeseran dalam korporasi. Kini, hukum menjalankan peran lebih dari fungsi pendukung di ujung proses. Sebab, peran hukum telah hadir dalam banyak keputusan bisnis. Mulai dari proses di awal, kemudian ikut menentukan arah bisnis, mengukur risiko, hingga menjaga keberlanjutan bisnis.
Senior Legal & Compliance PT Fujifilm Indonesia, Valen Hadi Putri menjelaskan, perubahan ini pun pada akhirnya memperluas peran praktisi hukum. Fungsi kepatuhan tetap penting, tetapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Sebab, dunia usaha menuntut kemampuan membaca konteks, memahami model bisnis, serta menimbang implikasi jangka panjang. “Di ruang inilah perempuan praktisi hukum tampil dengan kontribusi yang kian terasa,” kata Valen.
Tema Women in Law: Strategic Minds, Sustainable Impacts mencerminkan meluasnya peran tersebut. Valen mengungkapkan, perempuan hadir sebagai pemikir strategis, lebih dari pelaksana fungsi hukum. Perspektif yang dibawa pun cenderung menyeluruh, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis.
Dalam praktik korporasi, kompleksitas regulasi semakin tinggi. Tafsir hukum pun pada akhirnya tidak berhenti pada teks, karena menuntut penilaian yang mempertimbangkan konteks ekonomi, reputasi, dan relasi bisnis. Filsuf sekaligus ahli hukum tata negara Amerika Serikat, Ronald Dworkin menekankan bahwa hukum adalah praktik interpretasi. Dalam ruang korporasi, interpretasi itu bersentuhan langsung dengan strategi.
Bagi Valen, peran in-house counsel menjadi contoh paling nyata. Sebab, pekerjaan dalam lingkup ini tidak berhenti pada kontrak atau opini hukum. Keterlibatannya dimulai sejak perencanaan bisnis. Risiko sengketa, kepatuhan terhadap regulasi, hingga dampak bagi reputasi juga harus diidentifikasi sejak awal. Di titik ini, fungsi hukum ikut membentuk keputusan, tidak hanya memberikan penilaian setelah keputusan diambil.
Negosiasi perjanjian bisnis memperlihatkan dinamika tersebut. Setiap klausul memuat kepentingan. Tanggung jawab, pembatasan tanggung gugat, hingga mekanisme penyelesaian sengketa harus dirancang dengan presisi. Namun, kepastian hukum saja tidak cukup. Hubungan komersial jangka panjang juga perlu dijaga.
Valen mengingatkan, di lapangan, pendekatan yang terlalu defensif sering kali justru menghambat kesepakatan. Fungsi hukum dituntut mencari titik temu tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. “Di sinilah kecermatan analisis dan keluwesan komunikasi dalam kepemimpinan perempuan dapat menjadi penentu,” ucap Valen.
