Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memberlakukan vonis pidana mati. Sekalipun pemerintah dan DPR telah mengubah Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda melalui UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menariknya, KUHP Nasional biasa dikenal itu tidak menjadikan hukuman mati sebagai pidana pokok. Tapi memposisikan pidana mati dapat dijatuhkan secara alternatif, bukan pokok.
Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto menghitung ada 517 vonis pidana mati yang dijatuhkan selama hampir 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia merinci pada periode pertama Jokowi (2014-2019) ada 221 vonis pidana mati, dan periode kedua (2019-2024) sebanyak 296 vonis.
Bahkan periode Januari-Juni 2024 ada 3 vonis pidana mati. Rata-rata setiap tahun ada 57 vonis pidana mati yang dijatuhkan selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jumlah itu mengalahkan rata-rata vonis pidana mati yang dijatuhkan pada 4 masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 13 vonis per tahun.
Ironisnya, vonis pidana mati terjadi di tengah sistem hukum pidana di Indonesia yang rapuh. Ardi menyebut masyarakat sudah umum mendengar istilah mafia hukum, penegakan hukum yang koruptif, dan praktik penyiksaan oleh aparat untuk mendapat keterangan atau pengakuan tersangka. Vonis yang dijatuhkan dalam situasi seperti itu jelas sangat berbahaya, karena vonis hukuman mati merampas hak dasar manusia untuk hidup.
“Ini sangat berbahaya karena potensi terjadinya kesalahan penghukuman itu sangat besar,” katanya dalam diskusi bertema ‘165 WNI yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri dan Aturan Turunan KUHP Terkait Hukuman Mati,’ Minggu (30/6/2024) kemarin.
Baca juga:
- Masih Menyisakan Masalah, Pasal Hukuman Mati Diusulkan Dihapus dari KUHP
- Kejahatan yang Bisa Dijatuhi Hukuman Mati
- Menilik Mekanisme Pidana Mati dalam KUHP Baru
Ardi memberi contoh kasus ‘tukar kepala’ dalam perkara narkotika di Tanjung Priok, di mana orang dengan nama yang sama dituduh jadi bandar. Kemudian kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Zulfiqar Ali dengan tujuan memaksa agar mengaku. Lalu Zainal Abidin, di mana proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya terselip sampai 10 tahun sampai akhirnya dieksekusi mati.
















