Kendati demikian, Andrinof mendukung ide baik dari Gita tersebut. Bahkan dia menyarankan agar semua kementerian memberlakukan kebijakan serupa. Tapi tentu saja hal itu sulit tercapai jika tidak ada reformasi birokrasi. Selain itu, perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Sedangkan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat, PNS yang seharusnya memiliki TOEFL 600 ke atas adalah eselon I dan II. Hal ini penting agar mereka bisa melayani orang asing yang punya kepentingan untuk berinvestasi di dalam negeri sehingga bisa bernegosiasi dengan baik. Namun, ia mengingatkan keberhasilan kinerja sebuah kementerian tidak tergantung dari hasil TOEFL yang dimiliki pegawainya.
“Kinerja sebuah kementerian bukan semata-mata ditentukan oleh hal semacam itu,” tandas mantan anggota DPR ini.
Untuk diketahui, Gita Wirjawan berencana meningkatkan jumlah pegawai yang menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, melalui pencapaian skor TOEFL di atas 600. Pada tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai Kementerian Perdagangan. Hal ini seiring perkembangan kondisi ekonomi gobal. Menurut Gita, pegawai BKPM di masa kepemimpinannya, sebanyak 258 karyawan sudah memiliki TOEFL di atas 600 dari total 580 karyawan selama 2011.
Namun, Wakil Ketua Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan, tidak akan ada ancaman mutasi untuk pegawai yang memiliki TOEFL di bawah 600. Tetapi, pegawai akan dilatih untuk dapat mencapai angka tersebut.
