Mahyudin menyebutkan masyarakat masih belum sepenuhnya siap dengan pemilihan secara langsung. Fakta di masyarakat menunjukkan maraknya politik uang yang membuat pemilu berbiaya mahal dan ujungnya banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi. "Ini bagian yang harua kita pikirkan dan evaluasi," tuturnya.
Mahyudin menginginkan Indonesia memiliki demokrasi ala Indonesia. "Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Evaluasi adalah hal yang wajar untuk kita kaji kembali sistem pemilihan langsung. Tapi tidak berarti kembali seperti yang dulu," pungkasnya.