Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memperingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia. Pasalnya, lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami pengurangan luasan yang signifikan dan berpotensi memengaruhi pangan di Indonesia.
Memang, data dari Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, terjadi pengurangan luasan lahan pertanian yang cukup besar. Lahan pertanian di Indonesia berkurang hingga 287 ribu hektare selama tujuh tahun terakhir, sehingga menjadi kendala dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Syarief Hasan menilai, hal ini dikarenakan kurangnya pemberian pemahaman kepada masyarakat dalam menjalankan aturan tentang perlindungan tanah pertanian berkelanjutan. “Pemerintah harusnya memasifkan komunikasi dengan masyarakat sehingga meminimalkan alih fungsi lahan pertanian,” ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, kebanyakan lahan pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan-perumahan di daerah-daerah. “Kalau kita berkunjung ke daerah-daerah, perumahan-perumahan yang baru bermunculan sebagian besar dulunya adalah lahan pertanian,” ungkapnya.
Menurut Syarief Hasan, pemerintah harusnya mempertimbangkan pemberian izin pembangunan perumahan-perumahan yang dialihfungsikan dari lahan pertanian. Hal ini penting untuk meminimalkan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan-perumahan.
Apalagi, Organisasi Pangan Dunia telah beberapa kali mengingatkan potensi kelangkaan pangan di masa depan. Hal ini juga diaminkan oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian Indonesia di masa depan.
Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mengingatkan, jumlah penduduk Indonesia bertambah dari tahun ke tahun. “Pemerintah harus memikirkan kondisi di mana jumlah penduduk semakin bertambah, namun lahan pertanian sebagai sumber pangan utama semakin berkurang,” tutup Syarief Hasan.
