Walhi Laporkan 47 Perusahaan atas Dugaan Perkara Lingkungan dan Korupsi SDA
Terbaru

Walhi Laporkan 47 Perusahaan atas Dugaan Perkara Lingkungan dan Korupsi SDA

47 perusahaan yang dilaporkan itu bergerak di sektor industri perkebunan sawit, pertambangan, kehutanan, pembangkit listrik, penyedia air bersih, dan pariwisata.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Pada kesempatan yang sama Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menambahkan dari laporan itu ada 4 perusahaan bergerak di industri sawit dan pertambangan yang ditengarai melakukan kejahatan korupsi SDA. “Empat perusahaan ini hanya Sebagian kecil saja dari sekian banyak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat serta petani lokal,” imbuhnya.

Direktur Walhi Maluku Utara Faisal Ratuela, menyebut masifnya pertambangan nikel menghancurkan wilayah tangkap nelayan, meningkatkan pencemaran lingkungan, mengancam keanekaragaman hayati seperti mangrove, sigres dan koral.  

“Penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi harus segera dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sebab bukti permulaan yang kami laporkan telah cukup kuat ditambah lagi kasus korupsi perizinan pertambangan sebelumnya juga telah diungkap oleh KPK dan Maluku Utara menempati posisi nomor satu provinsi terkorup di Indonesia,” tambahnya.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menjelaskan Walhi juga menyampaikan catatan kritis terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, di mana Jampidsus Kejaksaan Agung menjadi ketua pelaksana Satgas tersebut.

Uli menegaskan satgas harus menindak korporasi skala besar yang selama ini telah menikmati keuntungan besar, menimbulkan kerugian lingkungan dan perekonomian negara dari aktivitas ilegal dan koruptif yang mereka lakukan di kawasan hutan. Satgas tidak boleh melakukan penertiban kepada rakyat kecil yang selama ini telah menjadi korban dari klaim sepihak negara atas kawasan hutan dan korban dari buruknya tata kelola perizinan di sektor kehutanan.

Sejak awal Walhi menyoroti dominasi militer dalam Satgas, termasuk substansi peran dan kerjanya. “Kekhawatiran terbesar kami, akan banyak rakyat yang menjadi korban penggusuran dan dirampas tanahnya atas nama penertiban Kawasan hutan. Oleh karena itu, WALHI seluruh Indonesia sangat serius mengawasi kerja-kerja Satgas saat ini dan ke depan,” bebernya.

Terakhir, Kejaksaan Agung diharapkan segera menindaklanjuti laporan Walhi. Terbuka juga peluang kerjasama dengan Walhi tingkat nasional dan daerah untuk menindaklanjuti berbagai kasus korupsi SDA.

Merespon laporan Walhi, Harli, mengucapkan terima kasih atas atensi Walhi terhadap isu lingkungan hidup. Laporan akan diteruskan kepada bidang yang berwenang di Kejaksaan Agung. Laporan akan dikaji dulu untuk mengurai dugaan pidana.

Harli menjelaskan kewenangan Kejaksaan Agung terkait pidana korupsi di sektor lingkungan. “Jika terkait masalah tindak pidana korupsi yang berkaitan lingkungan, mungkin bisa ditindaklanjuti,” paparnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info