Warga Merauke Keluhkan PSN Program "Food Estate"
Terbaru

Warga Merauke Keluhkan PSN Program "Food Estate"

Dinilai merusak sumber penghidupan warga.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit

“Awalnya saya menolak dan ikut demo. Namun dengan adanya rumah, tanah, dan sertifikat, masyarakat kini lebih sejahtera,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Mohammad Utsman yang menjadi saksi pemerintah terkait PSN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Ia menuturkan, banyak warga yang memperoleh kesempatan kerja maupun membuka usaha dari adanya proyek tersebut.

“Ada yang bekerja di proyek pembangunan, ada yang menjadi petugas keamanan, ada yang membuka warung makan untuk pekerja, ada pula yang membuka usaha kos-kosan, bahkan ada yang membeli mobil untuk usaha antar-jemput karyawan. Kakak kandung saya dan keluarga dari pihak ibu juga ikut merasakan manfaatnya, sekitar 10 orang bekerja di berbagai perusahaan yang berada di KEK Gresik,” jelasnya.

Utsman berharap pengembangan KEK Gresik terus berlanjut agar semakin menarik investasi dan mampu menekan angka pengangguran.

Pemerintah juga menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago, menjelaskan keberadaan PSN yang diatur dalam UU Cipta Kerja merupakan paradigma baru pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan ini memberi kewenangan khusus kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan hak konstitusional masyarakat.

“Model ini mengakui bahwa keseragaman tidak selalu identik dengan keadilan. Keadilan distributif justru memerlukan pendekatan berbeda sesuai kebutuhan setiap daerah,” katanya.

Faisal menegaskan, pengaturan PSN dalam UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang bersifat absolut.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info