Selain itu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit, juga dihadirkan untuk memberikan pandangan. Ia menekankan pentingnya tata kelola dan integrasi PSN dengan kebijakan pembangunan lain. Menurutnya, infrastruktur harus dipandang sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi, bukan sebagai tujuan akhir. Karena itu, ia menyoroti pentingnya perencanaan berbasis bukti, evaluasi berbasis outcome, partisipasi publik, serta keberlanjutan baik secara fiskal maupun sosial.
Danang mencontohkan, PSN di bidang jalan tol terbukti menurunkan waktu tempuh antarkota dan mendukung distribusi logistik nasional. Namun, manfaatnya masih terbatas bila tidak diikuti integrasi moda transportasi, perbaikan manajemen angkutan barang, serta penataan distribusi perkotaan.
Adapun para Pemohon dalam perkara ini menilai sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja, khususnya terkait percepatan dan kemudahan PSN, bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mereka menilai norma dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja, yang mengatur soal “penyesuaian berbagai peraturan” serta “kemudahan dan percepatan”, bersifat kabur dan tidak memiliki batas operasional yang jelas. Hal ini dikhawatirkan membuka ruang kepentingan politik dan menutup partisipasi publik yang bermakna.
Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan beberapa pasal lain dalam UU Cipta Kerja, seperti Pasal 123 angka 2, Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 173 ayat (2) dan (4), serta Pasal 31 ayat (2). Ketentuan tersebut dianggap membajak konsep kepentingan umum serta prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.
















