Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan fenomena joki pinjol makin banyak bermunculan seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan jasa pinjol. Joki pinjol merupakan orang atau kelompok yang menawarkan jasa pengajuan pinjaman di platform pinjol untuk mereka yang memiliki rekam jejak bermasalah, seperti masalah blacklist atau pelanggaran pembayaran pinjaman sebelumnya.
"Fenomena ini saat ini marak, ada di berbagai platform media sosial, banyak sekali ditemukan belakangan ini. Hal ini seiring dengan meningkatnya penggunaan jasa pinjol dalam beberapa tahun terakhir," kata Friderica saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2023 secara daring, Senin (30/10) seperti dikutip Antara.
Dalam konteks peraturan pinjol, joki pinjol menurut Friderica, melanggar aturan karena seharusnya pengajuan pinjaman dilakukan langsung oleh nasabah yang bersangkutan. Keberadaan joki pinjol pun dianggap berisiko, lantaran kemungkinan pihak yang menawarkan jasa tersebut sebenarnya merupakan pelaku penipuan.
Baca Juga:
- Jerit Konsumen di Balik Gurita Bisnis Pinjaman Online
- Status Naik Ke Penyelidikan, KPPU Tetapkan 44 Penyelenggara Pinjol Sebagai Terlapor
- Wajibkah Membayar Utang Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Hukumnya
"Nah ini mungkin teman-teman juga mesti lihat, kalau bisa dilihat apakah ini sebenarnya membantu mereka yang sudah punya catatan macet atau tidak. Menurut kami, ini justru berisiko karena bisa jadi pihak yang menawarkan jasa ini sebetulnya the fraudster (penipu)," ujar Friderica.
Hal tersebut turut menimbulkan risiko penyebaran data pribadi, sehingga akan membuat sang pengguna jasa joki pinjol semakin dirugikan. Selain pinjaman online, masyarakat juga disebut Friderica perlu waspada terhadap penipuan eksternal yang menawarkan bantuan penyelesaian utang dengan skema yang menipu.
Dalam pengaduan konsumen, Friderica menjelaskan banyak yang mengeluhkan adanya penawaran bantuan penyelesaian utang dengan harga yang lebih rendah, namun ternyata berujung pada penipuan.
Hal itu menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menghadapi fenomena joki pinjol dan penawaran bantuan penyelesaian utang yang mencurigakan.
"Nah ini memang harus hati-hati untuk masyarakat kita dalam menyikapi fenomena baik tadi ada joki untuk pengaduan pinjol maupun mereka-mereka yang menawarkan untuk menyelesaikan pinjaman atau kredit kita di suatu PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan)," kata Friderica.
Bukan hanya di platform pinjol, penipuan juga merambah kepada pemegang kartu kredit, pasalnya Friderica menyampaikan pengalaman yang mana masyarakat menerima pesan WhatsApp penawaran bantuan penyelesaian cicilan kartu kredit dengan cara yang meragukan.
"Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmill ya, jadi istilah ini di dunia psikologi ini dikenal sebagai bagaimana orang itu kemudian selalu lebih lagi, lebih lagi. Jadi berapapun penghasilan dia akan habis untuk mengikuti gaya hidupnya, dan ini kemudian akan menyebabkan mereka terjerat kepada hutang," ujar Friderica.
Dengan berbagai istilah seperti Fear Of Missing Out (FOMO), hingga You Only Live Once (YOLO) yang mempengaruhi perilaku konsumtif, Friderica pun mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pinjaman yang sebetulnya melebihi kemampuan mereka untuk membayar.
1.466 Entitas Pinjol Ilegal Dihentikan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menghentikan kegiatan operasional 1.466 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dalam periode 1 Januari sampai dengan 27 Oktober 2023.
Friderica Widyasari Dewi mengatakan selain pemberantasan entitas pinjol ilegal tersebut, dalam kurun waktu yang sama OJK dan satuan tugas juga menutup 18 entitas investasi ilegal.
"OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian/lembaga meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal," kata Friderica.
Pada Oktober 2023, Satuan tugas telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun Whatsapp, dan 47 rekening bank.
Sejak awal Januari hingga 20 Oktober 2023, OJK telah menerima 247.546 permintaan layanan, termasuk 18.010 pengaduan, 88 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 1.824 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Dari pengaduan tersebut, sebanyak 8.456 merupakan pengaduan sektor perbankan, 4.390 merupakan pengaduan industri financial technology, 3.487 merupakan pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 1.347 merupakan pengaduan industri asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.
Terkait dengan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa dan OJK akan memproses pengaduan yang berindikasi pelanggaran.
Friderica menuturkan terdapat 15.677 pengaduan atau 87,05 persen yang terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), dan sebanyak 2.333 pengaduan (12,95 persen) sedang dalam proses penyelesaian.
Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan sampai dengan 27 Oktober 2023, penyidik OJK telah menyelesaikan total 115 perkara yang terdiri dari 90 perkara perbankan, lima perkara pasar modal dan 20 perkara IKNB.
















