Tahun politik menjadi tahun pertarungan antar partai politik (parpol) untuk meraih suara dan simpati dari masyarakat. Menjelang pemilu 2014 mendatang, berbagai cara ditempuh oleh parpol demi mendapatkan suara terbanyak mulai dari kampanye, acara sosial dan sebagainya. Tidak masalah sepanjang cara yang dilakukan jujur. Pertanyaan intinya adalah darimana sumber dana yang digunakan oleh parpol.
Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur sumber dana atau keuangan parpol diperoleh melalui iuran anggota, sumbangan dan usaha lain yang jelas. Pasal 12 ayat (4) mengatur parpol tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing.
Pelanggaran Pasal 12 ayat (4) sangat pontensial terjadi dalam dunia politik Indonesia. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan mengatakan dana dari pihak asing tersebut memang tak mungkin diungkapkan secara tertulis dalam laporan keuangan parpol. Namun, pendanaan tersebut dapat terlihat melalui investasi yang terbuka untuk asing, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semakin tak terkendali serta produk UU yang dibahas oleh parlemen.
"Mereka (asing) pasti memberikan dana guna mengamankan politik, investasi dan meraih keuntungan ekonomi lewat parpol-parpol," kata Dani Setiawan kepada hukumonline, Jakarta, Senin (29/4).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Insitut Hijau Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), setiap daerah di seluruh Provinsi di Indonesia penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) selalu ditempati oleh parpol. Adapun parpol yang menguasai SDA adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, Nasional Demokrat, Gerindra dan PAN. Sementara itu, pada pilkada 2009-2012 juga tercatat banyaknya pejabat dari parpol yang berkuasa di daerah mengeluarkan IUP menjelang pilkada. Bahkan, di daerah Bangka Belitung (Babel), IUP menjelang pilkada dikeluarkan oleh kader partai Golkar sebanyak 218 IUP menjelang pilkada, PDI-P mengeluarkan 122 IUP di kabupaten Kukbar, Demokrat sebanyak 66 IUP di daerah Morowali.
Selain itu, lanjut Dani, arah kebijakan investasi SDA dan ekonomi yang mengarah kepada keterbukaan asing untuk menguasai juga menjadi bukti bahwa dana-dana asing masuk ke parpol. Dana tersebut masuk bukan langsung dari negara asing, tetapi melalui perusahaan-perusahaan asing yang bercokol di Indonesia, terutama perusahaan tambang kontrak karya.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, sependapat dengan Dani. Menurutnya, berbagai modus sumber pendanaan bagi partai politik untuk Pemilu 2014 mendatang dapat melalui pemanfaatan dana APBN, APBD, BUMN, serta kerap mencari sumber dana dari lembaga asing.
