Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata kemandirian ekonomi rakyat, dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Koperasi dan desa saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.
“Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat meresmikan koperasi desa di Boyolali, Minggu (26/10/2025) kemarin.
Sejak diresmikan, pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus dikembangkan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terutama untuk mendorong swasembada pangan. Targetnya, pada Maret 2026 mendatang sudah ada delapan puluh ribu kopdes yang beroperasi. Sejumlah kebijakan dikeluarkan lintas kementerian untuk mendukung percepatan pendirian Kopdes Merah Putih.
Di tengah upaya tersebut, Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, merilis kertas kebijakan Koperasi Desa Merah Putih: Risiko Hukum dan Pencegahannya.
Ketua Departemen HAN FH UGM, Richo A. Wibowo menjelaskan policy paper ini dirilis lebih cepat sebagai pengingat agar para pengambil kebijakan menerapkan prinsip kehati-hatian (carefulness) agar tidak terjebak dalam risiko hukum yang timbul.
“Kami mengingatkan sejak awal agar jangan sampai kena getahnya kita semua,” ujarnya dalam rilis kertas kebijakan tersebut, Selasa (28/10/2025).
Baca juga:
