Advokat senior Yan Apul Girsang menilai adanya wacana Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) 2015 “tandingan” hanya sebagai upaya buang-buang uang.
“Saya ngga setuju itu dua munas. Buang-buang duit aja. Berkelahi, buang-buang duit, hasilnya tetap berkelahi,” ujar Yan Apul kepada hukumonline melalui sambungan telepon, Rabu (18/2).
Yan mengakui pangkal persoalan Munas PERADI 2015 adalah sistem pemilihan Ketua Umum DPN PERADI. Ia mengatakan bila memang sudah ditetapkan, pada Munas sebelumnya di Pontianak 2010, dengan sistem ‘one man one vote’, maka sistem itu yang harus diterapkan. Bila panitia Munas tak gunakan sistem itu, maka pihak yang tak setuju bisa mempersengketakan hal itu ke pengadilan.
“Acaranya (dengan one man one vote sesuai amanat Munas Pontianak) kan kalau tidak dipakai, bisa digugat. Kalau dia sudah digugat kan nanti ketahuan siapa yang bener siapa yang salah,” tukasnya.
Dengan adanya gugatan tersebut, Yan Apul mengatakan munas peradi yang akan diadakan pada bulan Maret dapat diusulkan untuk diundur pula pelaksanaannya.
Yan Apul tegas tidak menginginkan adanya munas tandingan dalam organisasi advokat yang telah didirikan dan dibangun bersama-sama oleh para advokat selama sepuluh tahun ini. Ia tak ingin PERADI seperti partai-partai politik di Indonesia, seperti Golkar dan PPP, yang memiliki dua munas.
“Janganlah PERADI seperti partai-partai politik yang ada di Indonesia dengan membuat dua munas,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ini.