Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pers memainkan peran dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi Covid-19 dan memerangi hoaks serta disinformasi di media sosial. Hal ini disampaikan Yasonna dalam sesi audiensi virtual dengan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Rabu (13/1/2021).
"Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi dimulai hari ini," kata Yasonna dalam keterangannya.
"Hari ini Presiden memulai vaksin secara nasional. Mohon dukungan dari teman-teman pers mensosialisasikan ini, menjelaskan kepada publik bagaimana pentingnya vaksin," tutur politikus PDI Perjuangan ini.
Dalam kesempatan ini, Yasonna menjelaskan aturan yang diterapkan kepada para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.
Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu melanjutkan sanksi tersebut bertujuan tak lain mendorong publik untuk bersama-sama bersedia divaksin.
"Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan yang kita buat hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama karena kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, tentunya herd immunity yang kita harapkan tidak akan terjadi," kata Yasonna.
"Saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional yakni bagaimana peran pers agar masyarakat dapat tercerahkan dan hoaks bisa kita eliminasi bersama.”
Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong yang bertebaran di media sosial.
"Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik, sehingga hoaks bertebaran di mana-mana," lanjutnya. (Baca Juga: Yuk, Simak Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 dan Tahapannya)
Menurutnya, peran media mainstream harus lebih baik dibanding media sosial termasuk grup WhatsApp. “Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali. Kita berharap peran pers sebagai pilar demokrasi keempat betul-betul hadir karena akan sangat berbahaya sekali bila media sosial sudah dikuasai oleh hoaks dan media mainstream kehilangan esensinya," katanya.
Presiden Joko Widodo menceritakan saat disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu pagi tadi, dirinya tak merasakan apa-apa, namun setelah dua jam berlalu, ada sedikit rasa pegal. "Enggak terasa apa-apa, waktu suntik ya. Tapi setelah dua jam agak pegal sedikit, agak pegal sedikit," ujar Presiden melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta seperti dikutip Antara, Rabu (13/1/2021).
Presiden mengaku sudah cukup lama tidak disuntik vaksin. Vaksinasi terakhir yang diterima Presiden yakni vaksin untuk penyakit meningitis dan flu ketika dia hendak berhaji. Dia mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia bersedia untuk divaksinasi Covid-19. Hal ini untuk menciptakan kekebalan komunal dan membuat Indonesia dapat keluar dari pandemi Covid-19.
Namun demikian, dia meminta masyarakat bersabar karena vaksinasi Covid-19 dilakukan secara bertahap. "Ini kan semuanya harus bersabar, karena kan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti vaksin ini gratis," tegasnya.
Meskipun sudah ada vaksinasi, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. "Yang paling penting itu," kata dia.
Secara keseluruhan, Presiden menilai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia telah berjalan dengan baik. "Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik," kata Presiden.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh menerima vaksin Covid-19, setelah program vaksinasi serentak dimulai Rabu ini. Hal ini disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. Dia mengatakan Wapres beranggapan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak disuntik vaksin Covid-19.
"Tidak ada alasan untuk tidak diikuti. Itu kehendak Wapres seperti itu," kata Masduki seperti dikutip Antara.
Dia menerangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sudah dinyatakan aman untuk disuntikkan ke masyarakat. "Vaksin (Sinovac, red) itu kan sudah dinyatakan halal oleh MUI, secara efikasi juga sudah oleh BPOM, dan itu bagus. Ketika Pemerintah meminta vaksinasi itu berjalan, maka hendaknya itu ditanggapi baik oleh masyarakat," pintanya.
Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya telah menunjukkan kesediaannya untuk divaksin. Hal itu, kata Masduki, seharusnya dapat membuat masyarakat untuk mau divaksin Covid-19. "Sepanjang Pemerintah itu memerintahkan sesuatu yang sifatnya baik dan tidak bertentangan dengan agama, maka kalau umat Islam ya wajib menaati itu,” kata Masduki yang juga Ketua MUI itu. (ANT)
