Untuk pasca permohonan perbaikan data sertifikat paten atau lampirannya, itu tidak dikenakan biaya atau gratis. Pada paten.dgip.go.id dengan melampirkan sertifikat asli maupun lampirannya yang perlu diperbaiki, lalu dapat disubmit pada paten.dgip.go.id dan nanti akan dicetak ulang kembali untuk diberikan ke pemohon.
Sementara itu, apabila pemohon memiliki kesalahan saat pengisian data permohonan paten yang pada akhirnya berdampak pada tidak sesuainya data pada sertifikat paten. Pemohon tidak perlu khawatir karena dapat dilakukan koreksi data sertifikat paten atas kesalahan pemohon.
“Pemohon dapat melampirkan sertifikat atau lampiran yang akan dilakukan koreksi. Adapun koreksi hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan pengetikan yang tidak memperluas atau mengubah isi substansi invensi, seperti koreksi untuk deskripsi, abstrak, dan gambar,” jelas Hermawan.
Pasca permohonan koreksi data sertifikat paten atas kesalahan pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,00. Setelah pemohon berhasil mengajukan koreksi data sertifikat paten atas kesalahan pemohon, nantinya akan mendapatkan notifikasi saja tanpa pencetakan kembali sertifikat.
Selain itu, untuk perubahan data paten dapat dilakukan terhadap paten atau paten sederhana yang telah diberikan sertifikat. Adapun biaya yang akan dikenakan sebesar Rp.300.000,00. Permohonan perubahan data hanya dapat dilakukan untuk nama pemegang paten, alamat lengkap pemegang paten, nama inventor, serta nama dan alamat kuasa.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 salah satunya adalah pada permohonan paten.
“Target kinerja kami di tahun 2022 untuk menyelesaikan sebanyak 11.960 permohonan paten yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, per November ini sudah diselesaikan sebanyak 16.057 dokumen permohonan, sehingga persentase realisasinya sebanyak 134,25%,” ujar Direktur Paten, DTLST dan RD, Yasmon.
Tidak hanya penyelesaian permohonan paten, Direktorat Paten, DTLST dan RD juga telah menyelesaikan sebanyak 174 rekomendasi kebijakan penyelesaian pelayanan hukum di mana target awalnya di tahun ini sebanyak 120 rekomendasi kebijakan.
“Target penyelesaian permohonan banding juga sudah melampaui target, target awalnya 25 putusan dan kami sudah menyelesaikannya sebanyak 27. Juga terkait target pelaksanaan sidang permohonan banding paten secara tepat waktu ditargetkan sebanyak 70 sidang kami sudah selesaikan sebanyak 79 kali,” kata Yasmon.