Yuk Unduh Daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja di Sini!

​​​​​​​Dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ini, Hukumonline membagi 24 sektor dengan tujuan memudahkan para pembaca dalam mencari aturan pelaksana.

Hukumonline

Beberapa waktu lalu Pemerintah telah mengundangkan 49 aturan pelaksana dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seluruh peraturan pelaksana ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berharap, berlakunya aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

"Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi," kata Yasonna pekan lalu.

Yasonna juga berharap, di tengah pandemi Covid-19 ini, keberadaan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tersebut juga dapat menjadi vaksin bagi lesunya perkeonomian Indonesia. "Sebagaimana vaksin akan meredakan penyebaran Covid-19 yang menjadi masalah dahsyat bagi dunia saat ini, kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini," katanya.

Hukumonline telah membagi 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ini menjadi 24 sektor dengan tujuan memudahkan para pembaca dalam mencari aturan pelaksana. Masing-masing sektor beragam dan berbeda satu sama lain jumlah aturan pelaksananya.

Seluruh sektor tersebut antara lain; Ketentuan Umum Perizinan dan Berusaha; Perpajakan; Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Badan Usaha Milik Desa; Perumahan dan Pemukiman; Bangunan dan Gedung; Jalan; Pertanahan dan Tata Ruang; Lingkungan; Energi; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Perindustrian; Perdagangan; Transportasi; Ketenagakerjaan; Kawasan Ekonomi Khusus dan Bebas; Persaingan Usaha; Telekomunikasi; Rumah Sakit; Imigrasi; Pengadaan Barang dan Jasa; Proyek Strategis Nasional; Ibadah Umrah.

Pembaca bisa langsung cek setiap aturan pelaksana UU Cipta Kerja dengan mengunduh link pada masing-masing peraturan di bawah ini!

No	Nomor Peraturan	Judul Peraturan
Sektor Ketentuan Umum Perizinan dan Berusaha
1	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
2	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
3	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021	BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
Sektor Perpajakan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
5	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH
6	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
7	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
8	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021	MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
Sektor Badan Usaha Milik Desa
9	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	BADAN USAHA MILIK DESA
Sektor Perumahan dan Pemukiman
10	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
12	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021	BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Sektor Bangunan dan Gedung
13	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
14	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
15	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Sektor Jalan
16	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
17	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Sektor Pertanahan dan Tata Ruang
18	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021	HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH
19	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
20	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021	PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR
21	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
22	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021	PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH
23	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
24	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021	KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
Sektor Lingkungan
25	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
26	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
27	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN
Sektor Energi
28	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sektor Pertanian
29	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN
Sektor Kelautan dan Perikanan
30	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sektor Perindustrian
31	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Sektor Perdagangan
32	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
33	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
Sektor Transportasi
34	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN
35	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN
36	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN
Sektor Ketenagakerjaan
37	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021	PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
38	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021	PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
39	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021	PENGUPAHAN
40	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Sektor Kawasan Ekonomi Khusus dan Bebas
41	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
42	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Sektor Persaingan Usaha
43	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021	PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Sektor Telekomunikasi
44	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021	POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
Sektor Rumah Sakit
45	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021	PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
Sektor Imigrasi
46	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
47	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Sektor Proyek Strategis Nasional
48	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021	KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Sektor Ibadah Umrah
49	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021	REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH