Berita

Yuk Unduh Daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja di Sini!

​​​​​​​Dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ini, Hukumonline membagi 24 sektor dengan tujuan memudahkan para pembaca dalam mencari aturan pelaksana.

Oleh:
RED
Bacaan 5 Menit
Yuk Unduh Daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja di Sini!
Hukumonline

Beberapa waktu lalu Pemerintah telah mengundangkan 49 aturan pelaksana dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seluruh peraturan pelaksana ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berharap, berlakunya aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

"Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi," kata Yasonna pekan lalu.

Yasonna juga berharap, di tengah pandemi Covid-19 ini, keberadaan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tersebut juga dapat menjadi vaksin bagi lesunya perkeonomian Indonesia. "Sebagaimana vaksin akan meredakan penyebaran Covid-19 yang menjadi masalah dahsyat bagi dunia saat ini, kita berharap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga menjadi vaksin untuk memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini," katanya.

Hukumonline telah membagi 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ini menjadi 24 sektor dengan tujuan memudahkan para pembaca dalam mencari aturan pelaksana. Masing-masing sektor beragam dan berbeda satu sama lain jumlah aturan pelaksananya.

Seluruh sektor tersebut antara lain; Ketentuan Umum Perizinan dan Berusaha; Perpajakan; Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Badan Usaha Milik Desa; Perumahan dan Pemukiman; Bangunan dan Gedung; Jalan; Pertanahan dan Tata Ruang; Lingkungan; Energi; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Perindustrian; Perdagangan; Transportasi; Ketenagakerjaan; Kawasan Ekonomi Khusus dan Bebas; Persaingan Usaha; Telekomunikasi; Rumah Sakit; Imigrasi; Pengadaan Barang dan Jasa; Proyek Strategis Nasional; Ibadah Umrah.

Pembaca bisa langsung cek setiap aturan pelaksana UU Cipta Kerja dengan mengunduh link pada masing-masing peraturan di bawah ini!

No

Nomor Peraturan

Judul Peraturan

Sektor Ketentuan Umum Perizinan dan Berusaha

1

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

3

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

   

Sektor Perpajakan

4

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

5

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

6

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

   

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

7

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

8

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL

   

Sektor Badan Usaha Milik Desa

9

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

BADAN USAHA MILIK DESA

   

Sektor Perumahan dan Pemukiman

10

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

11

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

12

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021

BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

   

Sektor Bangunan dan Gedung

13

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

14

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

15

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

   

Sektor Jalan

16

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

17

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

   

Sektor Pertanahan dan Tata Ruang

18

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH

19

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

20

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

21

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

22

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

23

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

24

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

   

Sektor Lingkungan

25

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

26

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

27

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN

   

Sektor Energi

28

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

   

Sektor Pertanian

29

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

   

Sektor Kelautan dan Perikanan

30

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

   

Sektor Perindustrian

31

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

   

Sektor Perdagangan

32

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN

33

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

   

Sektor Transportasi

34

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN

35

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN

36

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN

   

Sektor Ketenagakerjaan

37

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

38

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

39

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

PENGUPAHAN

40

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

   

Sektor Kawasan Ekonomi Khusus dan Bebas

41

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

42

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

   

Sektor Persaingan Usaha

43

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021

PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

   

Sektor Telekomunikasi

44

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

   

Sektor Rumah Sakit

45

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

   

Sektor Imigrasi

46

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

   

Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

47

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

   

Sektor Proyek Strategis Nasional

48

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021

KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

   

Sektor Ibadah Umrah

49

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021

REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Tags:

Berita Terkait