Kejaksaan Agung kembali memeriksa Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Jumat (1/10). Ini adalah kali pertama Yusril diperiksa setelah putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu ‘melengserkan’ Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung.
Kepada wartawan Yusril mengaku dicecar sekitar 25 pertanyaan. Namun ia menyebutkan belum ada pertanyaan baru selain yang pernah ditanyakan pada kesempatan berikutnya.
Usai diperiksa, Yusril juga menerangkan bahwa ia akan menyodorkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan (a de charge) untuk memperjelas perkara Sisminbakum ini. Sehingga, kebenaran materil dapat terungkap dan penyidik dapat menyimpulkan apakah ada bukti yang kuat untuk membawa perkara ini ke persidangan.
Soal siapa saksi meringankan yang bakal diajukan, Yusril memberi bocoran. Salah satunya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Yusril, SBY mengetahui fakta seputar proyek Sisminbakum di Depkumham ini.
"Pertama, karena beliau hadir dalam rapat-rapat kabinet sebagai Menteri Pertambangan di masa kabinet Abdurrahman Wahid dan beliau mengetahui proses Sisminbakum. Kedua, karena tuduhan dalam kasus sekarang ini adalah mengapa biaya akses Sisminbakum nggak dimasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tuturnya.
Khusus mengenai PNBP, Yusril menuturkan bahwa era kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tak pernah menetapkan pendapatan dari proyek Sisminbakum sebagai PNBP.
Presiden SBY, lanjut Yusril, awalnya juga tak memasukkan pendapatan Sisminbakum sebagai PNBP. Tapi setelah Romli Atmasasmita dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SBY menyatakan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP.
