Mengacu pada UU PNBP Yusril mengatakan hanya Presiden yang berwenang menentukan apakah suatu pendapatan termasuk PNBP atau tidak. Hal itu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah yang dibuat atas usulan Menteri Keuangan.
Untuk itu, imbuh Yusril, "kalau Presiden mengatakan ini bukan PNBP, dan uang itu tidak disetorkan sebagai PNBP, mengapa kami harus didakwa di pengadilan?" Maka dari itu, Yusril memandang kesaksian dan keterangan SBY sangat penting. Karena, dengan keterangan SBY tersebut, dapat menentukan apakah perkara yang dituduhkan kepada Yusril adalah sebuah tindak pidana atau bukan. "Kalau bukan tindak pidana, ya dihentikan," katanya.
Lebih jauh Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk bersedia atau tidak bersaksi baginya. ”Saya berhak mengajukan saksi yang meringankan dan Kejaksaan wajib memanggil. Terserah yang bersangkutan mau atau tidak. Kalau beliau tidak mau, ya tidak apa-apa. Terserah masyarakat yang menilai," tukasnya sambil mengingatkan komitmen SBY di bidang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.
Selain saksi, Yusril juga mengaku akan menghadirkan sejumlah akademisi untuk diperiksa sebagai ahli yang membuat terang duduk perkara kasus ini.
Atas rencana menghadirkan saksi a de charge ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah saksi tersebut adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. "Kalau nggak ngalami, nggak tahu sama sekali diajukan sebagai a de charge itu gimana bisa jadi saksi. Kan ada ketentuannya sebagai saksi, tidak sembarangan orang."
Selain Yusril, ada pihak lainnya yang diagendakan untuk diperiksa hari ini. Saksi itu adalah Hary Tanoesudibyo. Namun, CEO MNC Grup itu tak datang dan hanya mengutus kuasa hukumnya Andi F Simangunsong. "(Hary Tanoesudibyo) Tidak dapat hadir karena memang lagi berhalangan. Tapi kami sudah kirim surat kemarin ke Kejaksaan yang menyatakan jika sedang berhalangan, namun secepatnya akan hadir," katanya.
Ekspos Sisminbakum
Lebih jauh Amari mengatakan ia diminta Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono untuk mengevaluasi penanganan perkara Sisminbakum dalam tempo waktu satu minggu.
