"Kami disuruh mempercepat. Rencananya hari Selasa besok (5/10), makanya sekarang dipanggil (Plt Jaksa Agung) untuk finishing. Sehingga, hari Selasa diekspos di depan pimpinan, di depan rapim, semua. Plt Jaksa Agung dan semua Jaksa Agung Muda (akan)ikut mendengarkan dan menganalisis," ujarnya.
Atas evaluasi tersebut, Gerakan Indonesia Bersih (GBI) dan Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) yang diwakili oleh Adhie Massardie menyampaikan saran dan harapannya kepada Kejagung. Yang beberapa diantaranya adalah Kejagung turut melibatkan ahli pidana, ahli hukum administrasi negara, dan ahli hukum keuangan negara untuk mengevaluasi penanganan perkara Sisminbakum.
Kemudian, Adhie juga meminta agar hasil evaluasi atau eksaminasi harus bersifat terbuka dan transparan, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengawasi proses evaluasi tersebut. Selain itu, agar evaluasi berjalan obyektif, Adhie berharap agar jaksa penyidik, jaksa penuntut, serta Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Jampidsus yang pada awal kasus ini ditangani, tidak diikutsertakan sama sekali.
