Isu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah selesai untuk dibicarakan, mulai dari banyaknya problematika lemahnya aturan, buruknya implementasi serta tidak sebandingnya anggaran yang dikeluarkan dengan menu yang diterima konsumen membuat banyak pihak mempertanyakan kelayakan keberlanjutan program MBG.
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan dalam diskusi publik peluncuran Standar Norma dan Pengaturan (SNP) hak atas pangan pada 24 Februari 2026 mengklaim, program MBG tidak hanya untuk meningkatkan status gizi masyarakat namun juga penggerak ekonomi nasional. Hal itu karena MBG dianggap membawa dampak luas dalam beberapa hal, seperti masifnya pemanfaatan pangan lokal, terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tingginya penyerapan tenaga kerja melalui relawan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga MBG diklaim menjadi pusat perputaran ekonomi lokal di sekitar SPPG.
Baca juga: Menjerat Penyelenggara MBG dengan Regulasi Pangan
Tak hanya itu, Nani juga memaparkan beberapa capaian yang sudah diperoleh sejak program MBG pertama kali dijalankan hingga 12 Februari 2026. Menurutnya MBG yang sudah terlaksana di 38 provinsi di Indonesia, menghidupkan sekitar 23.222 SPPG yang mulai beroperasi, ada juga 7.981 SPPG yang sudah terbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sudah ada 1.011.480 jumlah SPPG yang terlibat, serta ada 60.207.034 penerima manfaat yang sudah merasakan/mendapatkan MBG.
Lebih detail Nani memaparkan, dari pelaksanaan program MBG ada beberapa kelompok masyarakat dan profesional yang juga terlibat. Ada petani, nelayan, akuntan hingga ahli gizi. Jumlahnya kelompok masyarakat tersebut juga tak sedikit, bahkan untuk profesional seperti akuntan dan ahli gizi jumlahnya mencapai ribuan. Dengan angka tersebut Nani mengklaim bahwa MBG telah menyerap hingga 11,88 juta tenaga kerja.
Masih kurang anggaran
Sitti Aida Taridala, Direktur Utama Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam diskusi FOKUS HUKUM “Penguatan Kerangka Regulasi dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis”, yang diselenggarakan BPHN pada 4 maret 2026 menjelaskan, hingga saat ini masih banyak tantangan strategis yang harus disikapi pemerintah demi menjamin kelancaran program MBG. Mulai dari harmonisasi kebijakan, standarisasi pelaksanaan MBG, hingga pembiayaan yang masih menjadi problem utama untuk MBG bisa dilanjutkan.
Bahkan dalam hal anggaran MBG yang sekarang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Pemerintah justru sedang digugat oleh beberapa kelompok masyarakat sipil melalui Mahkamah Konstitusi karena dasar hukum penganggaran MBG yang dinilai cacat hukum. Dalam siaran pers yang diselenggarakan senin (9/3) siang, Daniel Winarta dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) memaparkan, dalam gugatan yang dilayangkan, penggugat secara tegas meminta hakim untuk menyatakan pasal 22 ayat (3) UU APBN tahun 2026 beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
Ditengah berbagai polemik anggaran MBG yang terjadi, muncul pula wacana agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Aturan Hukum
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jo.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 mengatur secara khusus tentang bagaimana zakat harus dikelola. Secara umum UU dan PP Pengelolaan Zakat menegaskan, pengelolaan zakat di Indonesia harus dilakukan secara terorganisasi, terkoordinasi secara nasional, dan diawasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.
Di Indonesia tidak sembarang lembaga yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasionaljo. perubahannya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2017 disebutkan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara nasional dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Dalam pengelolaan zakat, ada hal hal teknis dan administratif yang diatur tegas dalam Peraturan Baznas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Ada kewajiban pemisahan rekening, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, hingga bagaimana proses pencatatan, pelaporan dan audit keuangan zakat harus dilakukan oleh Baznas dan LAZ.
Khusus untuk pendistribusian zakat, ada aturan khusus lagi yakni Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada golongan tertentu yang disebut Mustahik. Mustahik merupakan delapan golongan yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.
Pendistribusian zakat kepada delapan golongan tersebut, menurut pasal 4 juga dapat dilakukan dalam beberapa bidang. Seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi.
Tanggapan pakar
Menyikapi polemik yang terjadi, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai bahwa gagasan tersebut terlalu optimistis dan belum tepat untuk diimplementasikan. Sebagai alternatif, Abdul Fikri mengusulkan agar Pemerintah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan negara maupun swasta untuk mendukung program MBG. Menurutnya, Melalui CSR, cakupan sasaran program ini dapat diperluas, termasuk menjangkau masyarakat di luar kategori mustahik zakat.
Sejalan dengan itu, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Thobib Al-Asyhar menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya kebijakan zakat untuk MBG tidak benar. Menurutnya, zakat bukanlah dana yang dapat dialokasikan secara bebas untuk program di luar ketentuan agama. Zakat memiliki koridor syariah yang jelas dan rigid, sehingga setiap proses pengumpulan dan penyalurannya harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut Thobib menjelaskan, secara teologis, zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60. Golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain landasan Al-Qur’an, pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pendayagunaan zakat harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariah.
Dalam keterangan resminya minggu lalu, Pimpinan Bidang Pengumpulan Baznas Republik Indonesia, Rizaludin Kurniawan juga menerangkan bahwa dana yang dipercayakan kepada Baznas oleh masyarakat tidak akan digunakan untuk program MBG, melainkan akan disalurkan sesuai dengan delapan golongan penerima (asnaf) yang telah diatur dalam syariat Islam seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, serta ibnu sabil.
Menurut Rizaludin, pengelolaan zakat di Baznas harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa program MBG didanai melalui anggaran negara, sedangkan dana zakat berasal dari amanah masyarakat yang harus diarahkan kepada delapan asnaf.
Dewi Sukma Kristianti dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, kepada Hukumonline menjelaskan hal serupa. Menurutnya dalam kitab suci Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 sudah tegas diatur bahwa zakat hanyalah untuk delapan golongan. Tentang ayat tersebut Dewi menegaskan bahwa Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut. Prinsip ini disebut sebagai taqyid al-masharif, yaitu pembatasan penyaluran zakat. “Jika dikaitkan dengan program MBG, masalah akan muncul karena penerima MBG bersifat umum, bukan hanya mustahik zakat”, tutur Dewi.
Lebih lanjut dosen yang mengampu mata kuliah hukum Islam itu menjelaskan, dalam fiqh klasik, pemberian zakat untuk makanan diperbolehkan selama penerimanya termasuk mustahik. Namun dalam MBG, penerima MBG tidaklah mustahik, meskipun diantara penerima MBG mungkin saja ada anak-anak yang fakir miskin. Karena selain penerima termasuk mustahik, ada syarat penerima zakat lain yang harus terpenuhi, yakni penyaluran zakat tidak bercampur dengan non-mustahik, dan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar penerima. “Jika MBG diberikan kepada seluruh siswa tanpa melihat status ekonomi, maka terdapat unsur pelanggaran terhadap prinsip distribusi zakat” tegas Dewi.
Tak hanya itu, Dewi juga merujuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan, pengelolaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ harus memperhatikan aspek keadilan, kewilayahan, dan skala prioritas. Dengan demikian, secara hukum positif penyaluran zakat harus mengikuti ketentuan syariah mengenai asnaf. Jika zakat digunakan untuk program MBG yang menyasar seluruh siswa tanpa seleksi mustahik, maka hal tersebut berpotensi bertentangan juga dengan UU Pengelolaan Zakat.
Upaya hukum
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing dalam diskusi dan peluncuran SNP yang sama menjelaskan, dalam pelaksanaan hak atas pangan yang oleh negara, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. Mulai dari kelayakan, ketersediaan , keterjangkauan dan keberlanjutan, hingga tata kelola program pangan yang sesuai dengan UU dan HAM.
Dalam hal tata kelola, Uli menegaskan bahwa negara tidak hanya diwajibkan melibatkan masyarakat, namun juga wajib mengawasi berbagai pihak yang menerima tanggungjawab pelaksanaan pemenuhan hak atas pangan. Bahkan selain memastikan kualitas pangan yang baik, negara juga wajib mengalokasikan anggaran khusus serta menyalurkannya secara transparan dan akuntabel.
Jika dikemudian hari ada pihak yang menjadi korban dalam hal hak atas pangan, maka upaya hukum perdata, pidana hingga tata usaha dan uji materi dapat ditempuh oleh korban. Khusus untuk jalur tata usaha dan uji materi, korban dapat menggugat pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang dianggap menghalangi akses atau bertentangan dengan UU terkait hak pangan lainnya.
Bahkan sebagai institusi, Uli menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM dalam hak pangan, melakukan penyelidikan, serta memberikan pendapat di pengadilan (amicus curiae) dalam isu hak atas pangan.
