Senin, 09 August 2004

'Suami Sebagai Kepala Keluarga', Masih Relevankah?

Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga. Tapi berdasarkan data BPS, ada sekitar enam juta rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.
Mys



Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal ini sering ditafsirkan salah, sehingga seolah-olah suami yang mengatur segala sesuatu dalam urusan rumah tangga. Padahal, menurut Undang-Undang yang sama, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.


Ketentuan itu berlaku bagi keluarga lengkap dimana suami dan isteri hidup rukun. Bagaimana kalau suami tidak ada? Kalaupun ada, bagaimana kalau yang menjadi ‘kepala keluarga' adalah sang istri alias perempuan? Bagaimana pula kedudukan janda dalam sistem hukum nasional?


Itulah antara lain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal mengemuka dalam pertemuan ratusan perempuan kepala keluarga (women headed household) di Jakarta, mulai Senin (9/8) mendatang. Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Kamala Chandrakirana mengatakan bahwa komisi yang dia pimpin memfasilitasi pertemuan selama seminggu itu setelah melihat kenyataan cukup banyak keluarga yang dikepalai seorang perempuan.


Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), memperkirakan  saat ini ada 6 juta lebih keluarga di Indonesia yang dikepalai seorang perempuan. Dari jumlah itu, banyak diantaranya merupakan janda yang suaminya meninggal akibat konflik bersenjata. Sebagian lagi karena meninggal secara alamiah dan suami pindah tanpa kabar.


Menurut Nani, PEKKA hadir antara lain untuk memberikan advokasi kepada para perempuan kepala keluarga tadi. Banyak di antara mereka yang tidak paham akan hak-hak hukum mereka sebagai kepala keluarga. Sebagai janda, mereka kurang memperhatikan hak-hak mereka karena waktunya lebih banyak tersita mengurusi keluarga.


Nani mencontohkan, perempuan korban perceraian sering tak bisa mendapatkan pembagian harta gono gini atau kehilangan anak karena direbut suami. Kami akan memberikan advokasi kepada mereka, termasuk memperjuangkan hak-hak mereka yang terabaikan, kata Nani kepada hukumonline.


Sejauh ini PEKKA sudah berhasil mengkoordinir kaum perempuan kepala keluarga di lebih dari 200 desa yang tersebar di 19 kabupaten. Mereka tersebar di delapan propinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Menurut Nani, di sebagian propinsi, perempuan kepala keluarga muncul sebagai akibat tingginya angka perceraian.


Ketua Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia Prof. Saparinah Sadli mengakui bahwa kedudukan perempuan, termasuk isteri yang ditinggal suami, dalam hukum masih lemah. Menurut dia, ini berkaitan dengan nilai budaya yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan negara. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan tadi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua