Sabtu, 04 September 2004

Kekuasaan Kehakiman Satu Atap, Anggaran MA Membengkak

Anggaran Mahkamah Agung untuk tahun 2005 mengalami kenaikan drastis pasca peralihan administrasi peradilan pada MA. Proposal kenaikannya sudah disampaikan. Berapa jumlahnya?
CR
Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Bagir Manan mengakui adanya kenaikan anggaran lembaga yang dipimpinannya sehubungan dengan kebijakan penyatuan atap. Dengan kebijakan itu, semua urusan organisasi, administrasi dan finansial seluruh peradilan menjadi beban MA.

Di sela-sela peresmian Masjid Jami' al-Ikhlas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jum'at (3/9), Bagir menyatakan akibat pengalihan itu, anggaran MA naik drastis. Proposal penambahan anggaran itu sudah disampaikan, kata Bagir menjawab pertanyaan hukumonline. 

Sayang, Bagir tidak menjelaskan berapa jumlah atau prosentase kenaikan anggaran 2005 dibanding tahun lalu. Menurut dia, penentuan jumlah pasti kenaikan anggaran tersebut masih tergantung pada pemerintah (Ditjen Anggaran Departemen keuangan) dan DPR (Panitia Anggaran).

Informasi yang diperoleh situs ini menyebutkan rancangan anggaran 2005 awalnya mencapai Rp. 5 triliun. Sebagai mana rancangan anggaran pada umumnya, angka itu masih sangat mungkin akan turun. Bandingkan misalnya dengan alokasi anggaran MA tahun 2002 yang cuma berjumlah Rp79,50 miliar (laporan kegiatan Mahkamah Agung 2001-2002). Atau anggaran tahun 2004 yang berjumlah Rp. 153 miliar.

Puluhan ribu personel

Melalui kebijakan satu atap, MA memang mau tidak mau menjadi lembaga yang gemuk dari segi pegawai. Bayangkan, seluruh pegawai-hakim, panitera, juru sita dan pegawai lainnya--dari semua peradilan ditambah personel MA sendiri akan ditanggung oleh MA.

Jumlah total personel peradilan yang harus dikelola MA menjadi sekitar 31 ribu. orang. Tambahan paling besar adalah dari peradilan umum, yang mencapai 17 ribu orang, disusul peradilan agama sejumlah 9 ribu orang.

Namun, kenaikan anggaran tidak semata-mata untuk menggaji pegawai. Menurut Bagir, sebagian permintaan penambahan atau kenaikan dana dimaksudkan untuk membenahi fasilitas pengadilan. Banyak gedung pengadilan yang membutuhkan renovasi, juga kebutuhan inventaris pengadilan.

Pengalihan peradilan militer dari Mabes TNI ke MA, misalnya, dipastikan akan membawa beban tambahan. Selain pegawai, MA bakal dibebani biaya pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan militer. Berdasarkan pasal 4 (2) Keppres No. 56/ 2004-dasar pengalihan peradilan militer ke MA--kebutuhan atas barang inventaris peradilan militer menjadi beban dan tanggung jawab MA. Pasalnya, ayat (1) Keppres tersebut menegaskan semua asset milik/barang inventaris yang digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tidak dialihkan kepada Mahkamah Agung.

Masa tidak naik?
 - Gledeks
06.09.04 10:26
Pastilah anggaran MA naik pasca satu atap, 'kan semua urusan sekarang numpuk di MA. Yang harus dilihat adalah apakah cuma sekedar memindahkan anggaran dari Depkeh ke MA, atau memang ada kenaikan berarti? Kalau cuma pindah sih namanya bukan naik dong....
Anggaran MA membengkak
 - judge bao
05.09.04 17:09
Alhamdulillah MA memperoleh kenaikan anggaran, semoga nasib dan kesejahteraan Hakim lebih diperhatikan mengingat banyak rumah dinas yang telah hancur, dan fasilitas kantor yang tidak memadai misalnya penggadaan komputer guna mempercepat minutasi perkara
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua