Rabu, 27 October 2004

Pemuda Panca Marga Kembali Gugat Tempo

Untuk kedua kalinya, Pemuda Panca Marga (PPM) mengajukan gugatan untuk majalah Tempo. Sebelumnya, gugatan PPM dinyatakan tidak dapat diterima karena menggabungkan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata.
Gie









 


Dalam artikel berjudul Kalau ‘Tentara' Swasta Bergerak yang dibuat oleh Ahmad Taufik, PPM merasa pemberitaan tersebut bernada melecehkan, mengejek dan menghina organisasi tersebut.


 


PPM juga mempermasalahkan kata-kata seperti gerombolan, anak bekas tentara dan tentara swasta. Kalimat-kalimat tersebut sama persis dengan gugatan yang pernah dibuat sebelumnya. Sementara itu, artikel yang dibuat oleh Ahmad Taufik tersebut antara lain memberitakan tentang penyerangan kantor Kontras yang dilakukan oleh PPM.


 


Kali ini, PPM menggugat Bambang Harymurti, Ahmad Taufik dan PT Tempo Inti Media untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500 juta dan Rp. 10 miliar untuk kerugian immateriil yang dialami PPM.


 


Persidangan akan kembali dilanjutkan tanggal 11 November 2004 mendatang. Sementara itu kuasa hukum PPM Abdul Salam, membenarkan tentang tidak begitu banyak hal yang diganti dalam gugatan tersebut. Intinya hanya memperbaiki dari catatan majelis hakim sebelumnya, sedangkan substansialnya tidak banyak berubah, ujar Abdul.


 


Sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh PPM ditolak oleh majelis hakim akibat gugatan tersebut kabur atau obscur libel. Dalam gugatan tersebut majelis hakim juga menolak penggabung pasal 1365 dan pasal 1372 sebagai gugatan ganti rugi. 

Perkara demi perkara terus menimpa Tempo. Usai menghadapi sejumlah gugatan di pengadilan tingkat pertama dari pengusaha Tomy Winata, kini awak redaksinya kembali harus berurusan dengan meja hijau. Adalah sebuah organisasi kepemudaan, Pemuda Panca Marga (PMM), yang mengajukan gugatan. Sidang perdana kasus ini dimulai Rabu (27/10) di PN Jakarta Pusat.

 

Gugatan PPM terhadap awak redaksi Tempo memang bukan yang pertama kali diajukan. Namun pada pertengahan Agustus lalu, gugatan PPM kandas. Majelis hakim PN Jakarta Pusat pimpinan Mulyani menyatakan tidak dapat menerima gugatan PPM karena bersifat ambigu. Penggabungan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata dalam satu gugatan dinilai majelis tidak tepat.

 

Namun, ternyata PPM tidak menyerah begitu saja. Mereka juga tidak mengajukan kasus ini melalui mekanisme Dewan Pers. Dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Cicut Sutiarso,  PPM mengajukan gugatan baru, meskipun tetap menjadikan awak redaksi Tempo sebagai tergugat, yakni Bambang Harymurti, Ahmad Taufik, plus PT Tempo Inti Media.

 

PPM yang bertindak atas nama Yoga Santoso selaku Ketua Pimpinan Pusat PPM dan Agoest Zakaria selaku Sekjen PPM mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh Majalah Tempo dalam bentuk pemberitaan tanggal 8 Juni 2003.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua