Kamis, 06 Januari 2005

Permohonan Kasasi terhadap Praperadilan Newmont Diterima Pengadilan

Sejak UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung berlaku, belum pernah ada permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan yang diterima pengadilan. Preseden baru dalam penegakan hukum?
CR

Pengajuan permohonan kasasi Mabes Polri terhadap putusan praperadilan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) telah diterima oleh Ketua PN Jaksel, Soedarto, Rabu (5/1). Sebelumnya, hakim tunggal PN Jaksel Johanes E. Binti mengabulkan sebagian permohonan praperadilan (NMR), yang antara lain menyatakan status tahanan kota dan wajib lapor terhadap enam orang petinggi NMR tidak sah.

 

Dalam pertimbangannya, Polri dinilai tidak berwenang melakukan penyidikan karena melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Penegakan Hukum Lingkungan Satu Atap (SKB). Padahal ketentuan ini dinilai bertentangan dengan KUHAP.

 

Menanggapi hal tersebut, anggota Koalisi Anti Korupsi dalam Penegakan Hukum Lingkungan (AKPHL), Mas Achmad Santosa menilai hal ini sudah tepat. Walaupun landasan hukumnya kurang kuat, tapi setiap obstruction of justice (pelanggaran keadilan, red) perlu dijamin suatu upaya hukum. Bagaimana mungkin kita melaksanakan suatu putusan yang melanggar undang-undang, tukasnya kepada wartawan di Jakarta (5/1).

 

Diterimanya permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan ini dinilai sebagai suatu terobosan penegakan hukum. Pasalnya, hal ini adalah pertama kalinya sejak diberlakukan UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam ketentuan pasal 45A terdapat kata dibatasi yang dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Sehingga tidak jelas apakah kemudian artinya dilarang atau masih dimungkinkan upaya hukum terhadap putusan praperadilan.

 

Pasal 45A

(1)           Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.

(2)           Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.             putusan tentang praperadilan;

b.             perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;

 

 

 

Tim eksaminasi

Selain itu, Koalisi AKHPL yang terdiri dari Indonesia Center of Environmental Law (ICEL), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption watch (ICW), Transparency International (TI), juga berencana membentuk tim eksaminasi atas putusan praperadilan kasus Buyat oleh PN Jakarta Selatan, yang diputus 23 Desember lalu.

 

Rencananya, tim eksaminasi akan beranggotakan independent expertise dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, ungkap Santosa. Menurutnya, hasil dari tim eksaminasi ini, nantinya akan diserahkan kepada MA dan juga disebarkan kepada publik.

 

Koalisi AKPHL ini menegaskan perlunya pengkajian atas putusan praperadilan tersebut. Mereka menilai hakim keliru menafsirkan beberapa ketentuan dalam UU No. 23/1997 tentang Lingkungan. Dikhawatirkan, pemahaman yang keliru tersebut akan terus berlanjut. Ketentuan yang dimaksud antara lain mengenai asas subsidiaritas dengan pengecualian yang terkandung dalam UU No. 23/1997.

 

Lebih lanjut Santosa mengatakan, Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan akan melakukan detasering (penugasan sementara waktu, red) untuk penentuan majelis hakim kasus Buyat di PN Manado.

 

Hal ini merupakan salah satu keputusan yang dicapai dalam Rapat Pimpinan MA, Selasa (4/1). Nampaknya Ketua MA cukup concern dengan masalah ini, makanya kemudian akan dipilih hakim yang berintegritas dan memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, demikian Santosa. 

Diterima PN belum tentu dikabulkan oleh MA
 - Yanto Jaya
07.01.05 11:06
Berita ini jangan dianggap seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar undang-undang,adalah kewajiban Pengadilan untuk menerima dan memeriksa seluruh perkara terlepas jelas atau tidaknya dasar hukumnya. Dalam perkara sekarang ini, jelas terlihat fungsi PN hanya menerima dan selanjutnya meneruskan kepada Mahkamah Agung dan kami yakin Mahkamah Agung akan mengikuti Undang-undang sebagaimana telah diputuskan dalam kasus arbitrase KBC Vs PERTAMINA.
peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan
 - ratnawati ni komang
04.02.05 12:49
terkait dengan perkara Newmont, yang mana putusan praperadilannya dimintakan upaya hukum banding ke pengadilan negeri. terhadap putusan praperadilan tidak terbuka upya hukum banding dan kasasi. putusan praperadilan hanya dapat menempuh upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan ke mahkamah agung. hal ini mengingat bahwa proses praperadilan hanya tujuh hari setelah permohonan diterima di pengadilan negeri, sebelum materi pokok gugatan diperiksa. sehingga dengan diterimanya permohonan kasasi oleh pengadilan negeri Jak-sel secara hukum dapat dinyatakan batal karena PN tidak berkompeten terhadap itu. solusinya adalah ajukan saja putusan praperadilan tsb ke mahkamah agung
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua