Rabu, 16 Pebruari 2005

Pemerintah Rintis Sistem Identitas Tunggal Buat Penduduk

Mendagri M. Ma'ruf dan Menpan Taufik Effendi meminta Komisi II DPR memprioritaskan pembahasan RUU Administrasi Kependudukan. Dengan agak berseloroh, Taufik bahkan mengatakan ia sedikit memaksa dengan permintaannya tersebut.
Amr

Hal demikian terungkap dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka sinkronisasi program legislasi, pada Selasa (15/2). RUU Administrasi Kependudukan sendiri adalah salah satu RUU yang diajukan oleh Mendagri.

 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ferry Mursyidan Baldan itu, Mendagri meminta agar RUU Administrasi Kependudukan ditambahkan ke dalam daftar 12 RUU yang menjadi program legislasi Komisi II. Pasalnya, RUU Administrasi Kependudukan tidak termasuk di dalam daftar RUU yang diprioritaskan Komisi II.

 

Dari penjelasan Mendagri diketahui bahwa RUU Administrasi Kependudukan tak hanya mengatur soal pendaftaran penduduk dan informasi penduduk. Lebih dari itu, RUU tersebut juga mengatur soal pencatatan sipil. Hal demikian dikarenakan RUU tersebut merupakan hasil penyatuan dari RUU Administrasi Kependudukan versi Depdagri dan RUU Pencatatan Sipil versi Konsorsium Catatan Sipil.

 

Identitas ganda

Mendagri menjelaskan untuk RUU Administrasi Kependudukan memuat sejumlah ketentuan yang dapat mencegah kepemilikan identitas ganda oleh seorang penduduk. Sebab, setiap orang nanti akan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses tunggal dalam setiap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

 

Di dalam naskah akademik RUU Administrasi Kependudukan disebutkan NIK diberikan kepada penduduk setelah pendataan penduduk dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Diterangkan pula bahwa NIK dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk, paspor, SIM, NPWP, polis asuransi dan tanda pengenal lainnya untuk pelayanan publik.

 

Mendagri mengatakan pula saat ini pihaknya telah membuat database untuk keperluan sistem NIK. Dijelaskannya, database Depdagri telah mencatat 220 juta penduduk Indonesia yang diperoleh dari data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk pemutakhiran data tersebut, Depdagri akan memanfaatkan perangkat RT/RW di tiap daerah.

 

Sementara, Menpan mengatakan RUU Administrasi Kependudukan penting untuk diprioritaskan karena RUU tersebut merupakan awal dari kebijakan-kebijakan strategis selanjutnya termasuk pemberantasan KKN. Ditambahkan olehnya, RUU Administrasi Kependudukan merupakan fondasi dasar bagi administrasi kependudukan di Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua