Rabu, 08 Maret 2006

Kapolri dan Jaksa Agung Teken Peraturan Bersama Penanganan Korupsi

Peraturan tersebut dibuat dalam rangka percepatan penanganan kasus korupsi
Aru/M-1









Sementara, tentang mekanisme penyerahan berkas perkara diatur jika terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum, maka akan dikoordinasikan dan atau dilakukan gelar perkara. Pengaturan ini ujar Ruki salah satu cara untuk mengatasi terjadinya bolak-balik pengembalian berkas perkara. 


Usai penandatanganan Peraturan Bersama tersebut, acara bergeser ke Hotel Sahid dengan agenda pengarahan Pimpinan KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Peserta pengarahan tersebut terdiri dari pejabat Kejaksaan Agung, Mabes Polri serta jajaran Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.



Supervisi dan Ambil Alih


Dikatakan Ruki, peranan KPK dalam koordinasi penanganan kasus korupsi tersebut merupakan supervisi dalam bentuk pengawasan. KPK selama ini kata Ruki belum menyentuh kewenangan pengambilalihan perkara. Namun demikian, ia menegaskan jika pengambilalihan tersebut bukan tidak mungkin dilakukan.  


Ya kita lihat nanti, kalau ada yang harus diambilalih ya kita ambilalih. Kalau cukup diingatkan ya sudah, untuk apa diambil alih. Kalau perlu bantuan ya kita bantu, tutur Ruki seraya menyebutkan bahwa supervisi pengambilalihan perkara tersebut diatur dalam pasal 8 dan dan pasal 9 UU 30/2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Senada dengan Ruki, Abdul Rahman Saleh mengaku siap berkoordinasi. Abdul Rahman menegaskan jika supervisi dan pengambilalihan perkara tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki KPK. Kan ada aturannya, tukasnya. Ia juga menyampaikan pesan Presiden yang menyatakan agar penegak hukum untuk mawas diri.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Sutanto dan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh Selasa (7/3) tandatangani Peraturan Bersama Penanganan Kasus Korupsi di Istana Negara. Penandatanganan yang disaksikan Presiden tersebut dilakukan bersamaan dengan digelarnya rapat koordinasi dalam rangka percepatan penanganan kasus korupsi yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan KPK menganggap perlu untuk melaksanakan sebuah rapat koordinasi antar penyidik dan penuntut umum, kata Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK. 

Pada Peraturan Bersama terdapat tiga kerjasama utama. Yakni, koordinasi tahap penyelidikan, koordinasi tahap penyidikan serta penyerahan dan pengembalian berkas perkara. Kemudian, untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi tersebut, pihak Kepolisian dan Kejaksaan akan menggelar rapat sekurang-kurangnya dua bulan sekali.

Dalam koordinasi tahap penyelidikan, kedua instansi penegak hukum akan saling memberi data dan informasi untuk pengembangan basis data dan informasi tindak pidana korupsi yang akan ditempatkan pada Pusat Informatika Kriminal (PIK). Disebutkan juga dalam peraturan, instansi penyelidik yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut sampai tuntas. 

Untuk koordinasi tahap penyidikan, apabila penyidik Kepolisian mulai melakukan penyidikan kasus korupsi, segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dan dalam waktu tujuh hari telah disampaikan kepada Kejaksaan. Menurut Ruki, SPDP selama ini hanya dipakai hanya sebatas formalitas, padahal proses ini merupakan pintu masuk untuk dilakukan koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua