Kamis, 15 Juni 2006

Pengertian Konsultan Hukum dan Advokat Dinilai Rancu

 

Ia menjelaskan sebelum terbitnya UU No. 18/2003 tentang Advokat bahwa mereka yang telah dinyatakan diangkat, dilantik sebagai pengacara praktek itu bukanlah konsultan hukum.

 

Kemudian setelah terbitnya UU Advokat mereka yang dinyatakan sebagai pengacara praktek, advokat, dan konsultan hukum yang telah diangkat itu kemudian secara otomatis menjadi advokat.

 

Ahli lainnya Haryadi Usman Djaka Sutapa, kemudian menegaskan  bahwa yang dimaksud dengan konsultan hukum dalam Pasal 32 UU Advokat ditujukan kepada konsultan hukum pasar modal.

 

Menurutnya, konsultan hukum adalah orang yang memberikan nasehat atau melaksanakan tugas non-litigasi. Sedangkan advokat selain bisa berfungsi sebagai konsultan hukum atau non-litigasi, bisa juga mewakili kliennya dalam persidangan alias litigasi.

 

Jadi berbeda sekali antara konsultan hukum pasar modal yang diakui keberadaan dan organisasinya, sedang konsultan hukum (secara umum-red) lain dengan konsultan hukum pasar modal, kata Haryadi.

 

Haryadi mengamini Bambang yang menyatakan untuk menjadi konsultan hukum tidak perlu memenuhi syarat-syarat kompetensi. Bahkan menurut Bambang seorang sarjana hukum bisa secara otomatis menjalani pekerjaan sebagai konsultan hukum.

 

Haryadi menilai Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyamakan antara advokat dengan konsultan hukum sehingga patut diuji karena bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Ia merujuk antara lain Pasal 28C UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua