Pada persidangan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang diketuai majelis hakim Zoeber Djayadi pada 6 Februari 2002, Pemerintah Propinsi (Pemprop) Kaltim--melalui kuasa hukumnya Ibrahim Senen dari Dermawan Nugroho & Co-- memaparkan, tulisan APCO yang dilansir The Asian Wall Street Journal pada edisi 7 Oktober 2002 berjudul "Megawati Breaks a Business" telah menghina Pemprop Kaltim.
Dalam gugatannya, Pemprop Kaltim menegaskan bahwa tulisan yang dibuat Hans W. Vriens, Direktur Utama PT APCO Indonesia, nampaknya merupakan bagian dari kampanye menciptakan gambaran buruk terhadap Pemprop Kaltim. Tujuannya, tentu untuk memecah belah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses divestasi saham KPC.
Menurut Pemprop Kaltim, penciptaan gambaran buruk tampak sekali dalam tulisan tersebut. Antara lain, menyebutkan bahwa Gubernur Suwarna sebagai pembeking pihak tertentu (baca: PT Intan) untuk mendapatkan porsi 51% saham KPC. Begitu juga dengan mengatakan, pola pikir Gubernur Suwarna picik, yang tidak sesuai dengan kepentingan negara secara keseluruhan.
"Jelas hal itu telah menyerang dan merugikan kehormatan dan nama baik kliennya, khususnya Gubernur Suwarna. Apalagi Hans W. Vriens, yang asal Belanda, kebetulan bangsanya (Belanda) pernah menggunakan taktik politik devide et impera (politik pecah belah)," papar Ibrahim Senen dalam gugatannya.
Satu triliun
Tindakan APCO yang memuat tulisannya di The Asian Wall Street Journal, menurut Ibrahim, tidak terlepas dari kepentingan APCO yang merupakan konsultan British Petroleum (BP) dan Rio Tinto. Mereka adalah pemilik (pemegang saham) terbesar tambang batu bara di Indonesia, di bawah bendera PT Kaltim Prima Coal alias KPC.
Akibat tulisan APCO yang dinilai menghina dan merusak nama baiknya, Gubernur Suwarna selaku Pembrop Kaltim menuntut penggantian kerugian sebesar Rp1 trilun. Selain itu, menuntut permohonan maaf secara publik di harian The Asian Wall Street Journal.
Selain mengajukan gugatan secara perdata, Gubernur Suwarna juga telah melaporkan Hans W. Vriens ke Mabes Polri pada 6 November 2002. Hans W. Vriens dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan telah melakukan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik secara tertulis.