Kamis, 03 December 2009

Mengurai Benang Kusut Centurygate

BPK dalam laporan audit investigasinya menyatakan bahwa bailout kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 ilegal. Benarkah?
Sut/Ali
Pemerintah tak pernah membuat RUU pencabutan Perpu JPSK. Foto: Sgp







Bank Century begitu fenomenal. Hampir setiap hari isu Century menghiasi halaman depan media nasional sejak setahun belakangan. Padahal banyak orang yang tadinya tidak mengenai bank gurem ini. Parahnya isu yang berkembang di media tentang Century mayoritas menceritakan hal-hal yang buruk. Jarang yang positif. Sampai-sampai, manajemen Bank Century yang kini 99,996 persen sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengubah nama Century menjadi PT Bank Mutiara Tbk. Tentu perubahan ini demi pencitraan Century yang sudah hancur di mata masyarakat.

 

Century layaknya sebuah misteri. Bank yang pernah dikuasai dinasti Tantular itu menyimpan banyak persoalan. Mulai dari isu merger sampai aliran dana penyertaan modal sementara (PMS) yang diduga disimpangi. Makanya, banyak kalangan terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit investigasi Century.

 

Namanya audit investigasi, sudah pasti yang dicari boroknya Century. Hasilnya, memang banyak kejanggalan. Itupun masih banyak yang tidak puas. Ada yang mengatakan, audit BPK tidak lengkap lantaran tidak mencantumkan kemana saja aliran dana sebesar Rp6,76 triliun yang disalurkan LPS ke Bank Century. Padahal aliran dana itulah yang ditunggu-tunggu publik.   

 

LPS sendiri sudah memaparkan aliran dana sebesar tersebut. Kepala LPS Firdaus Djaelani mengatakan biaya penanganan sebesar Rp6,76T merupakan tambahan modal Bank Century, baik yang disetorkan secara tunai melalui rekening giro Bank Century di BI sebesar Rp5,31 triliun dan dalam bentuk penyerahan Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp1,45 triliun. Sebanyak Rp4,02 triliun atau 59 persennya digunakan untuk membayar kewajiban bank kepada 8.577 nasabah penyimpan.

 

Kemudian Rp2,25T atau 33 persen masih berupa aset Bank Century dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (Fasbi), SUN dan Giro Wajib Minimum (GWM). Sisanya sebesar Rp490 miliar atau 8 persen,digunakan untuk membayar pinjaman antar bank, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), biaya Real Time Gross Settlement (RTGS) dan denda GWM dan pembelian valas.

 

Mengenai aliran dana ke nasabah, dari 8.577 nasabah penyimpan yang menarik simpanannya, sebanyak 7.770 atau 91 persen di antaranya merupakan nasabah perorangan dan sebanyak 807 atau 9 persen merupakan nasabah BUMN/korporat. Jumlah pembayaran kepada nasabah perorangan adalah sebesar Rp3,27 triliun atau 81 persen dari total penarikan simpanan.

 

Penarikan oleh nasabah yang memiliki simpanan kurang dari Rp2 miliar dilakukan oleh 8.249 nasabah (96 persen) dengan total penarikan sebesar Rp2,19 triliun atau 54 persen. Sedangkan penarikan oleh nasabah dengan simpanan di atas Rp2 miliar, dilakukan oleh 328 nasabah (4 persen) dengan total penarikan sebesar Rp1,83T (46 persen), atau jika dihitung, rata-rata penarikan setiap nasabah sebesar Rp5,6 miliar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua