Rabu, 27 January 2010

Bareskrim Akan Demonstrasikan Pengamanan ATM Biometrik

Nov

Maraknya pembobolan dana nasabah melalui ATM membuat otoritas perbankan dan Kepolisian merasa perlu memperbaiki sistem pengamanan. Seperti diketahui, tim Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dan sejumlah Polda saat ini telah menangkap sepuluh orang tersangka dan menetapkan tiga orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari para tersangka yang ditangkap, pihak Kepolisian, menurut Kabareskrim Ito Sumardi sedang dicari tahu keterkaitannya satu sama lain. Apakah mereka tergabung dalam sindikat yang sama atau tidak. Pasalnya, ada persamaan modus operandi yang mereka gunakan, yakni dengan menggunakan skimmer/taping dan pengintipan nomor PIN nasabah.

 

Namun, sembari melakukan pengembangan, tim juga sudah melakukan pembahasan perbaikan sistem pengamanan ATM dengan Bank Indonesia dan Direktur BCA. Dari hasil pembahasan yang mereka lakukan, Ito mengatakan ada dua metode yang disarankan Bareskrim untuk memperbaiki sistem pengamanan ATM. Pertama, dengan menggunakan sistem yang berbasis chip dan kedua dengan menggunakan sistem yang berbasis pemindaian sidik jari (finger print).

 

Memang, pihak bank belum menyatakan setuju untuk menggunakan salah satu sistem itu. Tapi, Ito menyatakan, "kami dengan otoritas perbankan nanti kalau nggak salah, besok atau lusa akan diajak untuk lihat demo satu alat pengaman bagi ATM yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Yaitu, dengan menggunakan biometrik finger print scanner". Dengan alat yang sudah digunakan di negara-negara maju seperti di Amerika dan Eropa itu, lanjutnya, "bisa mencegah (pembobolan) karena tidak mungkin orang menggunakan otorisasi tanpa identifikasi dengan sidik jari".

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua