Jumat, 05 Pebruari 2010

Air Asia Kalah Lawan Konsumen

Pembatalan penerbangan Air Asia dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, Air Asia harus mengganti kerugian pada konsumen.
Mon
Air Asia harus membayar ganti rugi Rp806 ribu kepada konsumennya Hastjarjo Boedi Wibowo. Foto: dok. Air Asia

Pembatalan penerbangan pesawat sepertinya sudah menjadi makanan sehari-hari para konsumen pesawat terbang. Konsumen seperti tidak punya pilihan lain selain menunggu. Namun, ada pula konsumen yang berani dan berhasil memperjuangkan haknya. Salah satunya adalah Hastjarjo Boedi Wibowo. Ia berhasil memenangkan gugatan sengketa konsumen penerbangan melawan PT Indonesia AirAsia (Air Asia). Pengalaman Dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara itu mungkin bisa dipetik konsumen lain.

 

Lewat putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Air Asia harus membayar ganti rugi sebesar Rp806 ribu pada Boedi. Air Asia juga dihukum mengganti kerugian immaterial sebesar Rp50 juta. Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Perdana Ginting serta beranggotakan Ismail dan I Gede Mayun. Putusan No. 305/Pdt.G/2009/PN.TNG itu dibacakan dalam persidangan, Kamis (4/2) kemarin.

 

Ganti rugi itu merupakan kompensasi pembayaran tiket Air Asia dan Lion Air dengan tujuan Jakarta-Yogyakarta, plus airport tax. Sedangkan kerugian immateriil timbul lantaran Boedi mengalami kepanikan dan gangguan konsentrasi karena keterlambatan pesawat. Ganti rugi immaterial juga dimaksudkan agar perusahaan penerbangan tidak sewenang-wenang pada penumpang pesawat.

 

Putusan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan yang diajukan Boedi. Dalam petitum gugatan, Boedi meminta majelis hakim menghukum Air Asia membayar ganti rugi materil sebesar Rp961.900 dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100 juta.

 

Majelis hakim menilai Air Asia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum lantaran membatalkan jadwal penerbangan. Air Asia, dalam jawaban, menjelaskan pembatalan penerbangan dilakukan demi keamanan dan keselamatan penumpang. Sebab terjadi kerusakan pesawat sehingga menjadi suatu keadaan memaksa (overmacht). Hal itu dibuktikan dari Surat Keterangan Department of Maintenance & Engineering Air Asia. Pesawat baru bisa digunakan pada 13 Desember 2008. Sementara, jadwal penerbangan Boedi pada 12 Desember 2008.

 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bukti itu tidak dapat membuktikan secara jelas apakah pesawat yang rusak itu pesawat yang mengangkut Boedi dari Jakarta ke Yogyakarta. Air Asia dinilai tidak bisa membuktikan bahwa pesawat dalam perbaikan.

 

Ketika Air Asia memberitahukan pembatalan, Boedi sebenarnya telah menghubungi customer service Air Asia. Maskapai penerbangan itu lalu menawarkan pengembalian uang pembelian tiket. Hanya, pengembalian uang baru bisa diterima 30 hari sejak pemberitahuan pembatalan penerbangan. Namun, dari fakta persidangan terungkap hingga kini Air Asia belum mengembalikan uang tiket pesawat.

 

Sejatinya, Boedi akan terbang ke Yogyakarta dari Jakarta dengan Air asia pada 12 Desember 2008. Boedi juga telah mengantongi tiket Air Asia Yogyakarta-Jakarta untuk penerbangan 14 Desember 2008. Namun sehari sebelum keberangkatan, Air Asia mengirimkan SMS ke Boedi yang intinya membatalkan penerbangan. Walhasil, Boedi tak bisa menggunakan tiket yang dibelinya. Boedi harus merogoh kantongnya lagi untuk membeli tiket pesawat lain untuk sampai ke tujuan.

 

Klausula Baku Dihapuskan

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat batal demi hukum. Klausula itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

 

Pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam tiket pesawat Air Asia dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal itu melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

 

Dalam tiket pesawat tercantum Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Klausula baku ini dinilai sulit dipahami penumpang pesawat.

 

Pasal 146 UU Penerbangan juga mewajibkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan keterlambatan disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

 

Kuasa hukum Boedi, David ML Tobing menilai putusan majelis hakim konsisten seperti putusan sengketa konsumen sebelumnya. Yakni antara Lion Air dengan David sendiri. Putusan itu juga menghukum Lion Air untuk membayar ganti rugi pada David.

 

David menyatakan klausula baku yang ditentukan secara sepihak memang harus dibatalkan. Ke depan, kata David, untuk mencegah gugatan, perusahaan penerbangan seharusnya tidak seenaknya membuat jadwal penerangan. Maskapai penerbangan harus antifipatif bila ada kerusakan pesawat. “Karena konsumen berhak mendapatkan pengalihan penerbangan dengan pesawat lain dalam waktu yang sama,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon. 

 

Ketika dihubungi, legal executive Air Asia, Liza Nur Azizah, menyatakan belum berkomentar atas putusan majelis hakim.

DOSEN GW CHUY
 - Jimmy Lim
14.03.13 22:38
Pak has hebat! Jimmy bangga menjadi murid pak Has :) 06PAU 2012 - DKV 2010
congratulations
 - belinda fajar
08.02.10 18:22
CONGRATULATIONS Bapak Hasjartjo dan Bapak David M.L Tobing selaku kuasa hukumnya.. perjuangan berat konsumen benar-benar ada hasilnya... semoga para maskapai penerbangan tidak semena-mena lagi men-delay penerbangan. GBU
Hidup Konsumen
 - Teguh
08.02.10 14:01
Kembali, advokat David Tobing menorehkan tinta emas dlm perjuangan penegakan hak konsumen di hadapan hukum. Ini adalah yg kesekian kalinya advokat ini menang dlm kasus gugatan konsumen thd pelaku usaha. Selamat Bang David, selamat juga Pak Boedi.
Wah pak Hast Hebat!!!
 - Arif Diamanta
08.02.10 13:29
Sebagai mantan muridnya di DKV Binus, saya sangat kagum. Dan berharap pak Hast mau ntraktir2 anak2 dengan uang hasil menangnya ini. :)
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua