Senin, 08 Pebruari 2010

MK Nyatakan Perppu Bisa Di-Judicial Review

Hakim konstitusi Muhammad Alim mengajukan dissenting opinion karena menilai penambahan kewenangan MK menguji Perppu adalah penyelewengan UUD 1945.
Ali
Ketua MK Mahfud MD berharap putusan ini bisa menjadi yurisprudensi positif. Foto: Sgp







Usaha Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konsitusi yang mempersoalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 Tahun 2009 sebagai salah satu dasar pengangkatan tiga pimpinan KPK sementara, memang telah kandas. Mahkamah Konstitusi baru saja menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pasalnya, PAIP-Konstitusi dinilai tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mempersoalkan Perppu tersebut. 

 

Namun, para advokat PAIP-Konstitusi itu seharusnya bisa tersenyum bangga. Berkat usaha mereka, sebuah Perppu telah sah menjadi salah satu objek kewenangan MK. Selama ini memang ada perdebatan apakah Perppu bisa diuji di MK atau tidak. Pasalnya, UUD 1945 hanya menyebutkan MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. 

 

Dalam pertimbangan putusan tersebut, mayoritas hakim konstitusi sepakat bahwa Perppu bisa diuji oleh MK. Mahkamah mengakui Perppu adalah hak presiden untuk mengatur sesuatu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden itu harus segera disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apakah ditolak atau diterima. Bila ditolak, Perppu itu harus dicabut, bila diterima maka akan berubah menjadi UU. 

 

“Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat membacakan pertimbangan Mahkamah, Senin (8/2).

 

Ketua MK Mahfud MD setuju dengan pendapat para koleganya ini. Namun, ia memiliki alasan berbeda mengapa Perppu bisa diuji di MK. Ia mengakui jika dirunut dari penafsiran original intent, tafsir historik, tafsir gramatik dan logika hukum, Mahkamah hanya bisa menguji UU terhadap UUD 1945.

 

Namun, ia menilai terjadi perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang mengharuskan penggunaan penafsiran sosiologis dan teleologis. Ia menunjuk ada Perppu yang ditindaklanjuti oleh DPR setelah melewati batas waktu yang diberikan UUD 1945. Konstitusi memang menetapkan Perppu harus sudah dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. “Ada Perppu yang dibahas baru pada masa sidang kedua,” ujarnya.

 

Perppu yang mengatur Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) juga tak lepas dari sorotan Mahfud. Ia mengatakan sampai saat ini, Perppu tersebut belum mendapat sikap dari DPR apakah ditolak atau diterima. Bahkan, masih ada yang berpendapat Perppu JPSK itu masih berlaku sampai saat ini. “Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu,” tegasnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua