Rabu, 03 Maret 2010

MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana

Majelis Hakim Agung menyatakan tidak dapat menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Taswin Zein. Pasalnya, permohonan PK diajukan oleh kuasa hukum terpidana.
Ali
Hakim Ad Hoc Tipikor MA, Krisna Harahap. Foto: Sgp

Sebuah gebrakan hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Taswin Zein. Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana kasus korupsi proyek peningkatan Pelatihan Pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI itu, dinyatakan tak dapat diterima.

 

Alasannya, menurut majelis, karena permohonan PK itu diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Bukan oleh terpidana atau ahli warisnya seperti yang ditentukan oleh Pasal 263 dan Pasal 265 KUHAP. "Majelis tidak dapat menerima permohonan PK dari kuasa hukum terpidana, " ujar salah seorang anggota majelis, Krisna Harahap, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/3).

 

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan, 'Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung'.

 

Majelis hakim agung yang mengadili perkara ini diketuai Artidjo Alkostar serta Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Abbas Said masing-masing sebagai anggota. Krisna menyatakan putusan ini sekaligus menerobos kebiasaan yang selama ini yang tetap memeriksa permohonan PK yang diajukan kuasa hukum terpidana.

 

Padahal, lanjut Krisna, praktek ini jelas-jelas tak hanya melanggar KUHAP tetapi juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pernah dikeluarkan pada 1984 dan 1988 ketika MA dipimpin oleh Adi Andojo dan Ali Said. Meski begitu, putusan ini tidak diambil secara bulat. Dua anggota majelis dalam perkara ini mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

 

Kedua hakim itu adalah Leo Hutagalung dan Abbas Said. Mereka beranggapan permohonan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana walau melanggar ketentuan KUHAP seharusnya boleh dilaksanakan. Praktek ini untuk memberi kesempatan kepada para pelaku tindak pidana korupsi mengajukan PK dari luar negeri yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan RI, seperti Singapura.

 

Dengan ditolaknya permohonan PK yang diajukan oleh pengacaranya ini, Taswin tetap menjalani pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia kiha diharuskan membayar uang pengganti Rp100 juta. Hukuman ini diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat. Taswin tidak mengajukan banding dan kasasi.

 

Lazim Dikuasakan

Don Ritto, Penasehat Hukum Taswin, mengaku kaget dengan putusan ini. "Loh, sudah putus toh?" ujarnya ketika dihubungi hukumonline. Lebih terkejut lagi, begitu Don mendengar alasan tidak diterimanya permohonan PK tersebut. Menurutnya, sepanjang pengalamannya sebagai pengacara, sudah menjadi hal yang lumrah bila permohonan PK itu diajukan oleh pengacara terpidana. Toh, si pengacara telah mengantongi surat kuasa dari terpidana.

 

Ia mengaku memiliki dasar mengajukan PK sebagai kuasa hukum Taswin. Ia menunjuk Lampiran Keputusan Menkumkham M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Surat tertanggal 10 Desember 1983 menyatakan permohonan kasasi dapat diajukan oleh kuasa hukum terpidana.

 

M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul 'Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP’, lanjut Don, menyatakan surat Menkumham itu juga dapat diberlakukan untuk permohonan PK. "Ini yang menjadi dasar kami mengajukan PK," jelasnya.

 

Menurut Don, alasan majelis hakim sangat naif. Ia mempertanyakan mengapa Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan PK yang diajukan ke MA. "Kami sempat sidang PK di PN Jakarta Pusat sebanyak tiga kali. Kalau dianggap bermasalah secara formal, seharusnya permohonan PK itu tidak bisa diteruskan ke MA," tegasnya.

 

Majelis hakim sepertinya sudah dapat memprediksi sikap pihak terpidana dan kuasanya ini. Krisna mengatakan majelis hakim justru ingin meluruskan praktek di MA yang tidak sesuai dengan KUHAP. "Tujuan kami adalah supaya MA tetap berpegang teguh kepada KUHAP," tegasnya.

 

Krisna juga berharap, ke depannya, pihak terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan PK. Ia mengatakan bila terpidana berada di penjara, Ketua Pengadilan bisa mengeluarkan surat penetapan untuk menghadirkan terpidana di gedung pengadilan. "Biar terpidana sendiri yang tandatangan," ujarnya.

 

Sekedar mengingatkan, Taswin didakwa melakukan korupsi ketika sebagai pimpinan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan senilai Rp15 miliar dan proyek peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi senilai Rp35 miliar yang diadakan di Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia.


Dalam kedua proyek itu, Taswin dinilai melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena melakukan penunjukan langsung. Seharusnya Taswin melalui mekanisme tender.

bagaimana kalau terpidana didalam tahanan
 - i Ketut Suardana
02.01.18 10:21
kurang setuju SEMA ni kurang memberi rasa keadilan bagi terpidana yang berada dalam tahanan...... untuk mengeluarkan terpidana dari dalam tahanan bukan perkara mudah dan murah.....
PH boleh Ajukan PK
 - bokar tambak
29.12.17 23:58
setuju kalau terpidana di LN, tp kalau di DN tak masalah, karena Terpidana dapat di hadirkan di PN
Putusan Tepat
 - hendri sipahutar
24.03.16 08:10
Hakim Agung MA telah membuat putusan tepat. Menurut KUHAP Penasihat Hukum berkedusukan sebagai pendamping tersangka atau terdakwa, jadi bukan mewakili. Itulah bedanya dengan perdata. Penasihat Hukum hanya bisa melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa begitu pula terpidana yang mengajukan PK dengan kehadiran tersangka, terdakwa. Kehadiran tersebut tidak bisa diwakli.
setuju
 - SK
18.03.10 17:56
setuju dengan pendapat rekan diatas yang menyatakan harus dilihat secara kasuistik. Untuk Terpidana yang KABUR ke luar negeri, tentu pengajuan PK oleh kuasa hukumnya sudah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima, ini terkait dengan rasa keadilan masyarakat (menurut saya). Tapi kalau jelas si terpidana sedang di dalam sel, dan dia mengajukan PK melalui kuasa hukumnya ya menurut saya sah-sah saja, karena memang hal tersebut dapat dikuasakan. salut..
perlu koreksi
 - wahyudi Ikhsan
07.03.10 22:53
Hakim Agung juga manusia, mungkin saja salah karena bukan malaikat, agak geli kalau melihat tulisan diatas. Kok ya gak paham kalau pengacara itu bertindak untuk dan atas nama kliennya yang dibela. bukan pribadi pengacara. dan itu telah tegas ada dalam UU advokat. Malah JPU dalam kasus poli kok jadi boleh. Mungkin beliau khilaf. ya mohon maklum, tapi perlu di ingatkan, biar hukum tetap hukum bukan menurut pendapat "saya" atau menurut pendapat MA. SDM bangsa Indonesia ini sudah hebat2, jadi mohon dikajilah kritik dan saran kita2 ini. bukan hanya dimasukkan kotak saran saja. nuwun
TUNJANGAN BARU
 - arief
07.03.10 18:14
dengan adanya ijin ketua pengadilan berarti menambah tunjangan baru buat oknum. Sudah ada mafia sekarang ditambah ada pembuatan memori PK oleh Terpidana/ahli warisnya. AZAZ SEDERHANA DAN CEPAT hanya berlaku pada penerimaan CAKIM.
MA tidak konsisten
 - akhmad jazuli
06.03.10 23:59
Kalau Jaksa dapat PK atas putusan bebas atau lepas, kalau PH tidak dapat PK walau ada SK, ha ha ha! menyedihkan...
Salut untuk Majelis Hakim
 - M.Garibaldi
06.03.10 11:26
Salut untuk Majelis Hakim yg memutus perkara ini.Masih ingat Djoko Chandra dan Tommy Suharto yang mengajukan PK dari luar negeri atau tempat persembunyian?Selain sesuai dengan Pasal 263 dan 265 KUHAP, putusan ini sangat tepat dalam perkara2 tipikor.Soalnya,para Terpidana harus hadir, danmenandatangi sendiri berita acara.Dengan demikian batang hidungnya jelas kelihatan oleh Hakim.Sedang keberatan2 PKnya tetap dibuat/diajukan oleh Advokatnya. Jadi ngga perlu merasa kehilangan lapangan kerja,bukan ?Sekali lagi salut untuk Majelis Hakim yg sudah berani meluruskan praktik2 salah yang berlangsung selama ini di MA.
Bagaimana Peradi - KAI
 - Untuk Keadilan
05.03.10 19:33
Bagaimana Peradi _ KAI menyikapi putusan ini ??????
harus terpidana atau ahli waris
 - yakub
05.03.10 13:52
kalu yg awam hukum terpidananya tidak mengerti untuk mendapatkan haknya
First Previous 1 2 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua