Rabu, 19 May 2010

Upaya Hukum Temasek Holdings Limited Berakhir

Majelis Hakim Agung memutuskan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Temasek Holding dan PT Telekomunikasi Seluler ditolak. KPPU berharap eksekusi denda temasek segera dilaksanakan.
Ali

Usaha tak kenal lelah Temasek Holdings (Private) Limited untuk membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kandas. Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT Temasek Holdings (Private) Limited dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi MA, perkara PK itu diputus pada Rabu (5/5) pekan lalu. Majelis hakim yang menangani perkara ini adalah Takdir Rahmadi, Djafni Djamal, dan Muhammad Saleh.

 

Meski belum secara resmi memperoleh salinan putusan, Kasubdit Litigasi KPPU Mohammad Reza menyambut baik putusan ini. “Bila informasi ini benar, berarti ini kabar baik,” ujarnya, Rabu (19/5). Menurutnya, putusan PK ini sudah sejalan dengan putusan KPPU, putusan PN Jakarta Pusat, dan putusan kasasi yang menghukum Temasek.

 

Sekedar mengingatkan, awalnya, KPPU menyatakan Temasek, Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd, Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Pte. Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar larangan kepemilikan silang seperti diatur dalam Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Lalu, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tingkat kasasi, MA juga menyatakan hal serupa meski terdapat sedikit perbaikan terhadap putusan KPPU sebelumnya. Sedangkan, PT Telkomsel –anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tetap dinyatakan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5/1999, yakni mempertahankan tarif seluler yang tinggi.

 

Selain itu, majelis kasasi juga menghukum Temasek dkk dan Telkomsel masing-masing membayar denda sebesar Rp15 miliar. Hal ini yang akan coba ‘ditagih’ oleh KPPU. “Kami telah mengajukan eksekusi pembayaran denda ke PN Jakarta Pusat,” jelas Reza.

 

Ketika pengajuan ini diserahkan ke PN Jakarta Pusat, lanjut Reza, Ketua PN menyatakan menunda melaksanakan eksekusi sebelum putusan PK diputus oleh MA. Reza berharap setelah putusan PK ini diterbitkan, Ketua PN Jakarta Pusat segera memulai proses ekesekusi.


Sedangkan dari pihak Temasek belum ada yang komentar mengenai hal ini. Seorang sumber hukumonline menyatakan pihak Temasek tak akan memberi komentar sebelum ada salinan putusan yang dikeluarkan secara resmi oleh MA.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua