Sabtu, 31 July 2010

Masih Banyak Perkara TUN Kandas di Dismissal Process

Pengacara seharusnya memberikan penjelasan kepada klien bila perkaranya tak mungkin diselesaikan di PTUN. Jangan asal coba-coba.
Ali
Masih banyak perkara TUN kandas di Dismissal Process Foto: Sgp

Membawa sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tak selalu berjalan mulus. Ada proses yang harus pertama kali dilewati oleh setiap penggugat yang mendaftarkan perkaranya di PTUN. Yakni, tahap pemeriksaan persiapan (administrasi) atau dismissal process. Tak sedikit gugatan tata usaha negara justru nyangkut di tahap ini.

 

Sepanjang catur wulan pertama 2010, PTUN Jakarta mencatat delapan perkara yang kandas pada dismissal process. Rinciannya, empat perkara pada Januari, dua perkara pada Februari, dan masing-masing satu perkara pada Maret dan April. Perkara pajak dan merek termasuk yang kesandung pada tahap ini.

 

Humas PTUN Jakarta, Mustamar mengatakan dismissal process adalah kewenangan Ketua Pengadilan (PTUN) yang diberikan oleh undang-undang untuk menyeleksi perkara-perkara yang dianggap tak layak untuk disidangkan oleh majelis. Pasalnya, bila perkara itu disidangkan, akan membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.

 

“Oleh karena itu, kalau tak ada kemungkinan penggugatnya menang, ya untuk apa?” tegasnya kepada hukumonline di ruang kerjanya, Kamis (30/7).

 

Salah seorang hakim senior di PTUN Jakarta ini menjelaskan perkara-perkara yang dinyatakan tak lolos, misalnya perkara yang sudah jelas bukan kewenangan PTUN. “Atau sudah jelas-jelas terbukti sudah lewat waktu,” ujarnya. Pasal 55 UU PTUN memang menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

 

Jadi, lanjut Mustamar, perkara-perkara yang lolos dismissal process itu adalah perkara-perkara yang layak untuk disidangkan. Namun, bila ada yang tak terima perkaranya dinyatakan tidak lolos, mereka bisa mengajukan perlawanan. Lalu, majelis hakim akan memutuskan apakah perlawanan diterima atau ditolak. Bila diterima maka gugatan bisa dilanjutkan ke persidangan acara biasa. Namun, bila perlawanan ditolak, penggugat tak memiliki upaya hukum lagi.  

 

Pengajar Hukum Acara Tata Usaha Negara Universitas Indonesia, Chudry Sitompul melihat masih adanya perkara yang tersangkut di tahap dismissal process karena masih banyak yang asal coba-coba. Sepanjang pengamatan Chudry, perkara yang tak lolos tahap itu karena persoalan kompetensi absolut pengadilan yang tidak tepat. Misalnya, seharusnya dibawa ke pengadilan lain, tetapi dibawa ke PTUN.

 

Chudry mencontohkan kasus sengketa pajak yang kerap dibawa ke PTUN. Padahal, lanjutnya, sengketa pajak sudah jelas harus diselesaikan lewat Pengadilan Pajak. “UU Pajak kan sudah jelas menyebutkan itu,” tuturnya. Sayangnya, masih saja ada penggugat yang mencoba peruntungan di PTUN.

 

Lebih lanjut, Chudry menambahkan perlunya pengacara yang berperan memberi masukan positif kepada kliennya. “Itu tugas pengacara untuk memberi pemahaman kepada kliennya. Jangan pengacaranya juga asal coba-coba,” ucapnya kepada hukumonline melalui sambungan telepon.

 

Meski masih ada perkara yang tersangkut, Chudry menilai tahap dismissal process masih dibutuhkan dalam beracara di PTUN. Tujuannya agar jelas sejak awal bila memang perkara yang diajukan bukan kewenangan PTUN. “Supaya jangan sampai, orang sudah berperkara berbulan-bulan, lalu putusannya hanya NO (niet onvankelijk verklaard atau tidak dapat diterima),” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua