Selasa, 24 August 2010

Mantan Komisaris PT Kimia Farma Divonis 5 Tahun

Terdakwa dinilai terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai komisaris dan melakukan persekongkolan tender.
Fat
Mantan Komisaris PT Kimia Farma divonis 5 tahun. Foto: Sgp

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Komisaris PT Kimia Farma, Budiarto Maliang dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta subsiadir tiga bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan karena Budiarto dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat rontgen Departemen Kesehatan kepada daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2007.

 

Selain hukuman badan, majelis hakim juga menetapkan agar terdakwa wajib membayar uang gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp2,1 miliar. Uang ini diduga diterima Budiarto sebagai hadiah atas tindakannya dalam pengadaan alat rontgen di Departemen Kesehatan (Depkes).

 

Namun, karena terdakwa pernah memberikan kompensasi uang ke KPK sebesar Rp2,45 miliar, maka KPK wajib mengembalikan sisanya kepada terdakwa. "Sehingga Rp350 juta dikembalikan kepada terdakwa," kata hakim yang memimpin persidangan, Herdi Agusten.

 

Menurut hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidair jaksa penuntut umum. Terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

 

Pada pertimbangan hukumnya hakim menyatakan, sebagai komisaris, terdakwa melampaui tugas dan wewenangnya. Yakni melakukan kegiatan prinsip pengadaan barang dan jasa dengan cara persekongkolan tender. Caranya, terdakwa memanfaatkan kedekatan dengan Syafii Ahmad dan Edi Surantio sebagai pengguna.

 

Pada bagian lain pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor sesuai dakwaan primair. Untuk itu, hakim berpendapat agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primairnya.

 

Baik terdakwa maupun penasehat hukumnya sama-sama meminta waktu untuk menempuh upaya hukum banding atau tidak atas putusan hakim. "Saya akan pikir-pikir," ujar Budiarto sambil menguraikan air matanya sesaat putusan usai dibacakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua