Jumat, 10 September 2010

Hakim, Penegak Keadilan yang Tak Elit Lagi

“Bila ingin menciptakan pasukan elit, jangan rekrut perwira banyak-banyak.”
Ali/DNY/Rfq
Hakim Penegak keadilan yang Tak Elit lagi, Foto: Ilustrasi (Sgp)

Hakim adalah pejabat yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara-perkara baik perkara perdata, pidana maupun berbagai permohonan (misalnya, praperadilan, penetapan akta kelahiran atau persoalan waris). Demikian Hakim sekaligus pejabat Humas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ida Bagus Dwiyantara mendefinisikan hakim. 

Ida Bagus bercerita cita-citanya sebagai hakim sudah muncul sejak muda. “Saya memang cita-citanya ingin menjadi hakim,” tuturnya. Dengan berprofesi sebagai hakim, ia mengaku bisa berbuat adil secara seimbang kepada para pihak yang sedang bersengketa. Menurutnya, pekerjaan hakim itu gampang-gampang sulit. 

Dalam beberapa perkara yang pembuktiannya mudah maka pekerjaan hakim menjadi gampang. Namun, bila ada perkara yang pembuktiannya sulit atau sangat tipis antara masing-masing pihak maka pekerjaan hakim menjadi sangat berat. “Jadi, dibilang gampang ya gampang, dibilang berat ya berat,” tuturnya. Di sinilah peran hakim sebagai penegak keadilan sangat dibutuhkan.  

Tak hanya itu, profesi hakim juga kerap dituntut memiliki kesabaran tingkat tinggi. Ia mengaku sering kesal dengan ulah para pihak yang datang terlambat atau tidak siap ketika bersidang. “Mereka itu mau seenaknya saja. Itu yang membuat kami gregetan,” tuturnya sembari mengingatkan bahwa keterlambatan pembacaan putusan sering terjadi karena ulah para pihak.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nani Indrawati sependapat bahwa tugas utama seorang hakim adalah menegakkan keadilan. “Makna hakim yang paling dalam adalah memberikan keadilan,” ujarnya kepada hukumonline. Keadilan ini didistribusikan ke para pihak dalam perkara perdata serta korban maupun terdakwa dalam perkara pidana.

Nani mengatakan tugas seorang hakim memang sangat berat. “Tapi pekerjaan ini paling menarik, loh,” tuturnya. Ia mengatakan perkara-perkara yang mampir ke mejanya selalu beragam sehingga bisa bertemu dengan pihak-pihak yang berbeda. Penggunaan pasal ketika membuat putusan pun memiliki tantangan tersendiri. “Pasalnya mungkin sama, tapi pengembangannya bisa banyak,” tambahnya.

Pekerjaan sebagai hakim ini kadang bisa juga menguras perasaan. Nani mengutarakan perkara yang paling menyentuh perasaannya adalah kasus perceraian. Keputusan yang diambil menjadi berat begitu harus menentukan posisi perwalian anak yang diperebutkan ayah atau ibunya.

“Kami harus memberi pemahaman kepada anak harus terpisah dengan salah satu orangtuanya. Itu yang menyentuh perasaan,” tuturnya. Seorang hakim tentu harus adil menetapkan perwalian seorang anak.


Pasukan Elit
Dua contoh hakim di atas tentu masih beruntung karena bisa berimprovisasi menegakkan keadilan dalam perkara-perkara yang ditanganinya. Namun, di beberapa daerah, masih ada hakim yang ‘kurang beruntung’ untuk berimprovisasi. Pasalnya, perkara yang mereka tangani sangat sedikit. Para hakim ini pun berubah menjadi pengangguran terselubung.

“Bahkan ada beberapa pengadilan yang tak memiliki perkara. Padahal, ada banyak hakim bertugas di sana,” tutur Pengamat Peradilan Indonesia, Sebastian Pompe, melalui sambungan telepon, Sabtu (4/9).


Tak heran, seringkali ditemukan di beberapa pengadilan, hakimnya berleha-leha setiap hari. “Di (salah satu) Pengadilan Tinggi, mereka hanya bermain catur dan pimpong dari pagi sampai sore,” tutur Bas, sapaan akrab Sebastian Pompe.  

Menurut Bas, hal ini terjadi karena pola rekrutmen hakim yang belum jelas. Misalnya, pada satu atau dua tahun lalu, hakim yang direkrut berjumlah 500 personil. Lalu, pada tahun ini, hakim yang direkrut berjumlah 200 orang. “Ini bukan soal angka 500 atau 200, tapi ini soal pola baku yang harus dimiliki pengadilan di Indonesia,” jelas Indonesianis asal Belanda ini.

Bas mengatakan perbandingan jumlah hakim dengan jumlah penduduk selama ini harus ditinggalkan. “Seharusnya yang menjadi perbandingan adalah jumlah perkara,” tuturnya. Ia mencontohkan Selandia Baru yang hanya berpenduduk 3 juta tetapi memiliki perkara yang lebih banyak daripada Indonesia.

Lebih lanjut, Bas mengatakan lebih baik hakim sedikit yang berkualitas dibanding jumlah hakim banyak tapi menimbulkan masalah. Pasalnya, dengan jumlah hakim yang banyak, proses pendidikan calon hakim pun menjadi tidak maksimal. Apalagi, waktu pendidikan pun sangat sempit.

“Kalau kita mau menciptakan pasukan elit, jangan merekrut perwira banyak-banyak,” sindir Bas.

Dahulu, Indonesia pernah memiliki hakim-hakim yang berkualitas sekaliber Asikin Kusuma Atmaja atau Bismar Siregar. Bila kondisi ini terus berlangsung, harapan kita dapat melihat Asikin-Asikin atau Bismar-Bismar muda akan semakin menjauh.

BETAPA SAYA MENDAMBAKAN PEKERJAAN INI !
 - Ilaal S. Wulandari
22.05.13 19:02
Saya adalah anak dari keluarga sederhana yang sangat mendambakan untuk bisa menjadi seorang hakim, hakim yang insya Allah bisa menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya, Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi seorang hakim? Apakah untuk menjadi seorang hakim butuh biaya yang besar sedangkan saya hanya seorang anak penjual ikan? Tolong berikan pula kiat-kiat agar bisa menjadi hakim yang baik dimata keluarga, masyarakat, negara dan agama !! sekian, Terima kasih ! wassalam :)
Hakim dan Penegak Keadilan
 - joko a. sugianto
15.09.10 14:15
Hakim dalam setiap putusannya selalu memulai dengan kalimat atau irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ini menunjukkan bahwa Hakim dalam pekerjaannya berfungsi sebagai Penegak keadilan. Keadilan itu sendiri merupakan kebutuhan pokok batiniah/ruhani setiap orang yang merupakan perekat hubungan sosial dalam bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu hakim dalam fungsinya tersebut oleh konstitusi didudukkan sebagai salah satu tiang negara bersama-sama dengan eksekutif dan legislatif. Tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara, sehubungan dengan itu maka Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit (meminjam istilah pompe tersebut) agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mudah memang mengungkap fakta bagaimana performance hakim saat ini seperti apa yang disampaikan pompe, bagian yang tidak mudah tetapi justru sangat penting dan mendasar saat ini adalah bagaimana membuat Hakim menjadi elit (atau profesional menurut hemat saya lebih tepat karena hakim adalah termasuk profesi yang syarat dengan nilai-nilai etik?? apa yang disampaikan pompe terkait dengan tidak elitnya Hakim saat ini hanyalah sebagian kecil dari varian-varian yang ikut mempunyai andil dalam mengkerdilkan dan menjerumuskan profesi Hakim menjadi sekedar tukang ketok palu sidang, bukan lagi sebagai The Honourable.. menjawab permasalahan mendasar tersebut terlebih dahulu menurut hemat saya yang perlu dilakukan adalah kembali ke nature daripada hakim yaitu hakikat profesi Hakim, Hakim adalah pekerjaan/jabatan yang dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kebutuhan psikis dan fisik seperti manusia pada umumnya berbeda dengan malaikat atau nabi yang oleh Tuhan memang diberikan kekhususan untuk patuh dan taat. Dalam keterbatasannya sebagai seorang manusia Hakim sebagai penegak keadilan dituntut untuk bertindak dan bersikap layaknya wakil Tuhan di muka bumi yang harus memberikan keadilan bagi pencari keadilan, yang mana dalam proses memberikan keadilan tersebut seringkali dihadapkan pada faktor (varian) yang mengintervensi kebebasan dan kemandirian dalam kedudukannya sebagai seorang manusia untuk bersikap adil dan tidak memihak, misal faktor intern berupa rasa empati, antipati, simpati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan popularitas untuk mendapatkan pujian ataupun perasaan takut dicap tidak reformis dan lain-lain sedangkan faktor ekstern berupa tekanan (intern/ekstern), intimidasi psikis maupun fisik, pembentukan opini, suap, tekanan politik (kepentingan politik tertentu) pertemanan/persaudaraan, intervensi kelembagaan (struktural) baik oleh eksekutif maupun elit politik tertentu di legislatif melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat terkait dengan profesi Hakim ataupun secara terbuka melalui media massa. Jadi kembali ke hakikat profesi Hakim yang dijabat oleh manusia yang fana tersebut dalam proses memberikan keadilan dalam diri Hakim dihadapkan pada pergulatan antara kepentingan untuk bersikap adil sebagaimana sifat Tuhan Yang Maha Adil, kepentingan dirinya sebagai seoarang manusia yang mempunyai kebutuhan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya dan godaan (pengaruh) internal maupun eksternal, yang sering menjadi sumber masalah adalah ketika antara kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia dan godaan dari luar berada dalam kondisi yang saling menguntungkan. Untuk itu dalam mengembalikan derajat,harkat dan martabat Hakim sebagai The Honourable agar bisa memberikan keadilan sebagaimana diharapkan bangsa dan negara ini hal mendasar yang perlu dilakukan adalah pertama, penuhi dulu kebutuhan dasar Hakim sebagai seorang manusia, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, Kedua sependapat dengan pompe bahwa memang perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap metode dan materi diklat hakim yang selama ini terkesan sekedar formalitas dan menghabiskan anggaran supaya disesuaikan dengan hakikat profesi Hakim yang selain harus terampil beracara juga harus memiliki keterampilan ilmiah (ars) dalam penerapan hukum (ini cukup penting karena selama ini Putusan Hakim banyak dinilai kurang memuat pertimbangan yang cukup). Ketiga, berikan Hakim emolumen sesuai dengan eksistensinya sebagai salah satu pilar negara dalam fungsinya menegakkan keadilan sebagaimana anggota legislatif dan eksekutif yang sudah terlebih dahulu dipenuhi, misal tunjangan kehormatan, tunjangan larangan berpraktek (tunjangan ini perlu diberikan sebagai kompensasi dari negara oleh karena Hakim dilarang merangkap jadi advokat/konsultan hukum dan atau pengusaha) serta tunjangan kendaraan dan perumahan. Menanggapi pengamatan pompe bahwa ada Hakim di suatu pengadilan yang nganggur karena tidak ada pekara saya sependapat memang sudah waktunya dilakukan perubahan terhadap pola rekruitmen dan mutasi disesuaikan dengan kebutuhan dimasing-masing wilayah hukum pengadilan tersebut. Dari ketiga prasyarat mendasar tersebut agar Hakim kembali menjadi profesi yang mulia (Honourable), belum ada yang dipenuhi misal terkait dengan gaji Hakim selaku Pemberi Keadilan gajinya baru cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang bagaimana dengan papan dan lain-lain.. hal seperti inilah yang memicu Hakim mencari side job untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas putusan yang diberikan (mungkin pompe perlu melakukan survey mendalam terkait dengan rasionaloitas gaji hakim antara kebutuhan hidup dan varian yang menginervensi imparsialitasnya). "Perlakukanlah manusia dengan sebaik-baik perlakuan maka ia akan belajar keadilan, oleh karena Hakim juga manusia maka perlakukanlah Dia dengan sebaik-baik perlakuan, maka ia akan memberi keadilan"
BENARKAH HAKIM AKAN MASUK NERAKA
 - radjalang
11.09.10 21:15
Ada anggapan bahwa 2 diantara 3 Hakim dipastikan masuk neraka ? pertanyaan ini wajib diberikan atau disampaikan kepada para Calon Hakim sebelum mengangkat sumpah sebagai hakim. Sepertinya menarik untuk dicoba.
Hakim dan Penegak Keadilan
 - joko a. sugianto
14.09.10 15:09
Hakim itu ada tiga golongan satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah Hakim yang mengetahui/memahami kebenaran hukum dan ia memutus perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun golongan Hakim yang masuk neraka ialah Hakim yang mengetahui/memahaqmi kebenaran hukum tetapi ia sengaja memutus perkara secara menyimpang dari kebenaran itu, dan Hakim yang memutus perkara atasdasar kebodohan (ketidaktahuan). (Hadits). Maksud hadits ini tidak bisa dipahami secara kuantitatif tetapi kualitatif yaitu bukan berarti dari tiga orang hakim dua diantaranya masuk neraka melainkan ada dua penyebab Hakim masuk neraka, yaitu pertama ketika dia mengetahui kebenaran tetapi memutus perkara tersebut menyimpang dari kebenaran dan kedua adalah Hakim yang memutus perkara atas dasar kebodohan/ketidaktahuan. Sebagai kompensasi atas beratnya beban Hakim dalam memutus perkara dan memberikan keadilan maka dalam salah satu Hadits diebutkan bahwa "Apabila Hakim telah melakukan ijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua ganjaran pahala, dan apabila berijtihad dan ternyata ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh satu ganjaran pahala"
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua