Jumat, 10 September 2010

Hakim, Penegak Keadilan yang Tak Elit Lagi

“Bila ingin menciptakan pasukan elit, jangan rekrut perwira banyak-banyak.”
Ali/DNY/Rfq
Hakim Penegak keadilan yang Tak Elit lagi, Foto: Ilustrasi (Sgp)


Hakim adalah pejabat yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara-perkara baik perkara perdata, pidana maupun berbagai permohonan (misalnya, praperadilan, penetapan akta kelahiran atau persoalan waris). Demikian Hakim sekaligus pejabat Humas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ida Bagus Dwiyantara mendefinisikan hakim. 



Ida Bagus bercerita cita-citanya sebagai hakim sudah muncul sejak muda. “Saya memang cita-citanya ingin menjadi hakim,” tuturnya. Dengan berprofesi sebagai hakim, ia mengaku bisa berbuat adil secara seimbang kepada para pihak yang sedang bersengketa. Menurutnya, pekerjaan hakim itu gampang-gampang sulit. 



Dalam beberapa perkara yang pembuktiannya mudah maka pekerjaan hakim menjadi gampang. Namun, bila ada perkara yang pembuktiannya sulit atau sangat tipis antara masing-masing pihak maka pekerjaan hakim menjadi sangat berat. “Jadi, dibilang gampang ya gampang, dibilang berat ya berat,” tuturnya. Di sinilah peran hakim sebagai penegak keadilan sangat dibutuhkan.  



Tak hanya itu, profesi hakim juga kerap dituntut memiliki kesabaran tingkat tinggi. Ia mengaku sering kesal dengan ulah para pihak yang datang terlambat atau tidak siap ketika bersidang. “Mereka itu mau seenaknya saja. Itu yang membuat kami gregetan,” tuturnya sembari mengingatkan bahwa keterlambatan pembacaan putusan sering terjadi karena ulah para pihak.



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nani Indrawati sependapat bahwa tugas utama seorang hakim adalah menegakkan keadilan. “Makna hakim yang paling dalam adalah memberikan keadilan,” ujarnya kepada hukumonline. Keadilan ini didistribusikan ke para pihak dalam perkara perdata serta korban maupun terdakwa dalam perkara pidana.



Nani mengatakan tugas seorang hakim memang sangat berat. “Tapi pekerjaan ini paling menarik, loh,” tuturnya. Ia mengatakan perkara-perkara yang mampir ke mejanya selalu beragam sehingga bisa bertemu dengan pihak-pihak yang berbeda. Penggunaan pasal ketika membuat putusan pun memiliki tantangan tersendiri. “Pasalnya mungkin sama, tapi pengembangannya bisa banyak,” tambahnya.



Pekerjaan sebagai hakim ini kadang bisa juga menguras perasaan. Nani mengutarakan perkara yang paling menyentuh perasaannya adalah kasus perceraian. Keputusan yang diambil menjadi berat begitu harus menentukan posisi perwalian anak yang diperebutkan ayah atau ibunya.



“Kami harus memberi pemahaman kepada anak harus terpisah dengan salah satu orangtuanya. Itu yang menyentuh perasaan,” tuturnya. Seorang hakim tentu harus adil menetapkan perwalian seorang anak.




Pasukan Elit

Dua contoh hakim di atas tentu masih beruntung karena bisa berimprovisasi menegakkan keadilan dalam perkara-perkara yang ditanganinya. Namun, di beberapa daerah, masih ada hakim yang ‘kurang beruntung’ untuk berimprovisasi. Pasalnya, perkara yang mereka tangani sangat sedikit. Para hakim ini pun berubah menjadi pengangguran terselubung.



“Bahkan ada beberapa pengadilan yang tak memiliki perkara. Padahal, ada banyak hakim bertugas di sana,” tutur Pengamat Peradilan Indonesia, Sebastian Pompe, melalui sambungan telepon, Sabtu (4/9).




Tak heran, seringkali ditemukan di beberapa pengadilan, hakimnya berleha-leha setiap hari. “Di (salah satu) Pengadilan Tinggi, mereka hanya bermain catur dan pimpong dari pagi sampai sore,” tutur Bas, sapaan akrab Sebastian Pompe.  



Menurut Bas, hal ini terjadi karena pola rekrutmen hakim yang belum jelas. Misalnya, pada satu atau dua tahun lalu, hakim yang direkrut berjumlah 500 personil. Lalu, pada tahun ini, hakim yang direkrut berjumlah 200 orang. “Ini bukan soal angka 500 atau 200, tapi ini soal pola baku yang harus dimiliki pengadilan di Indonesia,” jelas Indonesianis asal Belanda ini.



Bas mengatakan perbandingan jumlah hakim dengan jumlah penduduk selama ini harus ditinggalkan. “Seharusnya yang menjadi perbandingan adalah jumlah perkara,” tuturnya. Ia mencontohkan Selandia Baru yang hanya berpenduduk 3 juta tetapi memiliki perkara yang lebih banyak daripada Indonesia.



Lebih lanjut, Bas mengatakan lebih baik hakim sedikit yang berkualitas dibanding jumlah hakim banyak tapi menimbulkan masalah. Pasalnya, dengan jumlah hakim yang banyak, proses pendidikan calon hakim pun menjadi tidak maksimal. Apalagi, waktu pendidikan pun sangat sempit.



“Kalau kita mau menciptakan pasukan elit, jangan merekrut perwira banyak-banyak,” sindir Bas.



Dahulu, Indonesia pernah memiliki hakim-hakim yang berkualitas sekaliber Asikin Kusuma Atmaja atau Bismar Siregar. Bila kondisi ini terus berlangsung, harapan kita dapat melihat Asikin-Asikin atau Bismar-Bismar muda akan semakin menjauh.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua