Satu pagi hari, sekumpulan orang tampak mengerumuni meja yang ada di satu ruangan hotel terkemuka di Jakarta. Mereka tampak asyik berbicara seolah rapat sedang terjadi dalam ruangan tersebut.
Sesekali terdengar dentingan sendok yang beradu dengan piring dalam ruangan dengan penyejuk udara tersebut. Tampak wajah-wajah yang mengelilingi meja begitu santai dan sesekali tergambar senyum. Tak tampak ketegangan diantara mereka.
Ada yang berbicara, mencatat, bahkan mendengarkan apa yang dikatakan mereka di sekeliling meja. Boleh dikata, saat itu bukanlah rapat yang terjadi melainkan pertemuan yang digelar bersamaan dengan sarapan. Alhasil, suasana santai yang tercipta dan tak tampak rapat sesungguhnya.
Namun tak ada yang menyangka jika pertemuan di meja itu bukan sekadar rapat atau sarapan bersama biasa. Mereka yang mengelilingi meja ternyata dua pihak seteru dalam sebuah sengketa.
Mereka yang berseteru tak dibiarkan begitu saja saling berhadap-hadapan. Diantara mereka ada beberapa penengah (arbiter) yang mereka sepakati untuk menyudahi sengketa dalam forum tersebut. Apabila sampai waktunya, maka arbiter memutuskan penyelesaian sengketa yang sifatnya final and binding.
Begitulah sekilas gambaran bagaimana alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diterapkan. Pengalaman tersebut diceritakan Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase Nasional (BANI) N Krisnawenda sewaktu menjadi anggota majelis arbitrase. Namun sayangnya dia menutup rapat siapa saja yang bersengketa dalam perkara itu. “Kerahasiaan yang bersengketa harus dijaga ketat,” ungkapnya tegas.
Bahkan, lanjutnya, putusan arbitrase BANI hanya diserahkan pada pengadilan tempat domisili termohon. “BANI tak akan memberikan pada siapapun,” imbuhnya lagi.