Kamis, 04 November 2010

Lagi, Hakim Perluas Objek Praperadilan

Alasan terkatung-katungnya penanganan perkara di penyidikan bisa menjadi objek praperadilan. Sebelumnya, hakim juga pernah mengabulkan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penyitaan. Padahal, dua objek itu tak ada dalam Pasal 77 KUHAP.
Ali/CR-10/Nov/Fat
Hakim PN Jakpus buat terobosan hukum terkait objek praperadilan.Foto: Sgp


IN">Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Supraja baru saja membuat terobosan hukum baru. Ia mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan IN">Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bengkulu Muspani. Dalam putusannya, Supraja –selaku hakim tunggal- memerintahkan Kejaksaan untuk segera melimpahkan perkara atas nama tersangka Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.


IN"> 


IN">Selain itu, Supraja juga memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan peran supervisinya untuk mengambil alih perkara bila memang Kejaksaan tak kunjung melimpahkan perkara tersebut. “Ketidakjelasan proses yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum,” jelasnya di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Kamis (4/11).


IN"> 


IN">Sekedar mengingatkan, Muspani memohonkan praperadilan lantaran IN"> kasus penyimpangan anggaran mso-ansi-language:IN">senilai Rp39 miliar yang disangkakan kepada Agusrin terkatung-katung. Selaku pelapor, Muspani merasa heran karena kasus itu sudah terungkap sejak 2006 tetapi belum juga dilimpahkan oleh Kejaksaan ke pengadilan. Ia sempat menduga Kejaksaan telah menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan (SKPP) secara diam-diam.


IN"> 


IN">Namun, berdasarkan fakta persidangan, Kejaksaan menolak telah menghentikan penyidikan. “Kejaksaan mengakui adanya tindak lanjut terhadap perkara itu,” ujar Supraja. Karenanya, ia meminta Kejaksaan untuk membuktikannya dan segera melimpahkan perkara itu ke pengadilan.  


IN"> 


IN">Putusan ini memang tergolong unik. Pasalnya, ketentuan Pasal  77 KUHAP telah menentukan objek praperadilan secara definitif IN">. Yakni, (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.


IN"> 


IN">Pengamat Hukum Acara Pidana, Arsil mengakui alasan IN">perkara berlarut-larut tidak dilimpahkan ke pengadilan IN"> memang bukan objek praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP. “Secara formil memang bukan objek praperadilan. Tapi, putusan ini bisa menjadi terobosan hukum ke depan. Ini bisa menjadi perluasan wilayah objek praperadilan,” jelasnya.


IN"> 


IN">Dalam KUHAP, lanjut Arsil, memang tak ditentukan berapa lama penyidikan dilakukan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga sering terjadi seseorang berstatus menjadi tersangka selama bertahun-tahun tanpa kejelasan. “Sayangnya, dalam putusan, hakim tak menentukan tenggat waktu Kejaksaan untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Jadi, ini hanya berupa warning,” ujarnya.


IN"> 


IN">Kasus terkatung-katungnya seseorang menjadi tersangka juga pernah dialami oleh seorang supir taksi bernama Soeparno. Ia harus menyandang status tersangka kasus penggelapan selama lima tahun. Ia sempat mengajukan judicial review terhadap Pasal 77 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tid IN">ak adanya ketentuan tentang mso-ansi-language:IN"> tenggat waktu proses penyidikan.


IN"> 


IN">Bedasarkan catatan hukumonline, perluasan objek praperadilan oleh hakim ini bukan baru kali ini terjadi. Dalam kasus Asian Agri, h IN">akim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat mengabulkan permohonan praperadilan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Padahal, Pasal 77 KUHAP tak menyebutkan bahwa sah atau tidaknya penyitaan bisa menjadi objek praperadilan.  


IN"> 


mso-ansi-language:IN">Surati Kejaksaan


IN">Kembali ke kasus Agusrin, Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui telah menyampaikan informasi mengenai putusan ini ke Pimpinan KPK. Langkah selanjutnya, KPK akan segera menyurati Kejaksaan untuk menanyakan perkembangan kasus ini sudah sejauh mana. Ia mengatakan ada kemungkinan KPK akan mengambilalih kasus ini bila belum ada perkembangan.


IN"> 


IN">“Kan putusannya memerintahkan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke pengadilan serta memerintahkan KPK untuk mengambil alih apabila belum ada perkembangan yang signifikan dalam penanganan kasus ini oleh Kejaksaan,” jelasnya usai menghadiri rapat dengan pimpinan KPK.   


mso-bidi-font-family:TrebuchetMS;mso-ansi-language:IN;mso-fareast-language:
IN"> 


mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:TrebuchetMS;mso-ansi-language:
IN;mso-fareast-language:IN;mso-bidi-language:AR-SA">Sementara, Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap belum mau berkomentar mengenai putusan tersebut. “Kami belum bisa berkomentar karena belum menerima salinan putusan,” ujarnya. Namun, secara umum, setiap pelimpahan sebuah kasus harus sepengetahuan pimpinan Kejagung.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua