Sabtu, 20 November 2010

Dicari, Figur Lawyer Hero

Mahasiswa lulusan fakultas hukum cenderung memilih karir advokat ketimbang pejabat publik penegak hukum. Materi masih menjadi faktor dominan.
Abdul Razak Asri
Dicari Figur Lawyer Hero, Foto: Ilustrasi (Sgp)

 

Puluhan tahun yang lalu ketika baru saja lulus dari sekolah menengah atas, Tony Budidjaja muda terkesima dengan sepak terjang Yap Thiam Hien. Integritas Yap dalam menjalankan profesi advokat di mata Tony tidak ada duanya di negeri ini. Atas dasar itulah, Tony lalu memutuskan untuk mengenyam pendidikan di fakultas hukum. 

Kini, setelah lebih dari 15 tahun berkecimpung di dunia praktisi hukum, Tony belum melihat ada sosok yang mampu menandingi, apalagi menggantikan Yap. Dunia advokat, kata Tony, tengah mengalami kelangkaan figur yang benar-benar dapat dimuliakan dan dihormati serta dapat menjadi teladan bagi advokat generasi muda. 

“Saya lihat ada lubang yang cukup besar, kita kehilangan sosok lawyer hero yang benar-benar konsisten dalam upaya penegakan hukum,” ujar Tony dalam acara lokakarya "Crafting Indonesia's Future Lawyers for Tomorrow's World" di Jakarta, Jumat (19/11). 

Keresahan Tony diamini oleh Frans Hendra Winarta. Menurut advokat senior yang juga alumnus LBH ini, kondisi yang sekarang terjadi di antaranya disebabkan oleh minimnya kesadaran advokat akan makna officium nobile. Dia menjelaskan advokat disebut sebagai profesi terhormat atau officium nobile berarti advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan. 

Profesi advokat, tegas Frans, bukan semata-mata mencari keuntungan finansial belaka, tetapi di dalamnya juga terdapat idealisme yang harus terus dijunjung tinggi. Kenyataan yang ada di lapangan, advokat cenderung melupakan statusnya sebagaiofficium nobile karena tuntutan kerja yang begitu tinggi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas jasa hukum. 

“Di samping penguasaan keahlian mengenai materi hukum, advokat harus dituntut memiliki karakter officium nobile dalam menjalankan fungsi dan perannya,” tukas Frans mengingatkan.   

Untuk mewujudkan profesi advokat yang officium nobile maka dibutuhkan beberapa faktor pendukung. Menurut Frans, salah satu faktor itu adalah organisasi profesi yang solid. Sayang, kondisi organisasi advokat Indonesia tengah terpuruk lantaran perseteruan yang tak kunjung selesai. Soal ini, Frans memandang DPR harus segera melakukan legislative reviewyang salah satu tujuannya adalah mengkaji ulang urgensi wadah tunggal organisasi advokat atau single bar

“Apakah masih relevan (single bar, red.)? karena kalau terus terjadi perpecahan maka pada akhirnya yang rugi adalah para pencari keadilan, mereka tidak mendapatkan jasa hukum yang berkualitas,” paparnya. 

Pendidikan Hukum
Dalam acara yang sama, Prof Hikmahanto Juwana menyoroti lemahnya sistem pendidikan hukum di Indonesia. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengkritik kurikulum pendidikan hukum yang terlalu menjejali mahasiswa dengan teori. Menurut Hikmahanto, porsi teori-teori hukum seharusnya seimbang dengan praktik serta pembekalan etika dan integritas.

 “Untuk dapat berjalannya Rule of Law maka profesi hukum menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Hikmahanto yang juga dikenal sebagai pakar hukum internasional ini. 

Masalahnya, sumber daya manusia yang berkecimpung di dunia hukum saat ini memiliki kualitas seadanya. Hal ini terjadi “berkat” perlakuan hukum era Soekarno dan Soeharto yang menjadikan profesi hukum tidak mendapatkan tempat yang terhormat. Di era Soeharto yang mengagungkan pembangunan ekonomi, misalnya, pendidikan hukum kalah populer di mata calon mahasiswa dibandingkan ekonomi, teknik, atau kedokteran. 

“Dengan sumber daya manusia yang biasa-biasa saja maka ketika hukum diharapkan menjadi panglima pasca lengsernya Soeharto ternyata tidak mampu,” kata Hikmahanto. 

Makanya, harapan perbaikan sumber daya manusia kini digantungkan pada generasi muda. Menyadari hal ini, Hikmahanto mengaku ketika masih menjabat Dekan, telah berupaya menjaring individu-individu terbaik untuk masuk fakultas hukum. Usahanya berhasil, tetapi sayang begitu lulus, mahasiswa terbaik itu memilih untuk menjadi advokat yang lebih menjanjikan secara materi ketimbang menjadi pejabat publik seperti hakim, jaksa, atau polisi. 

Situasi ini, menurut Hikmahanto, tidak sepenuhnya salah mahasiswa. Negara juga memiliki andil cukup besar sehingga profesi hakim dan pejabat publik penegak hukum lainnya kalah populer. Mahasiswa fakultas hukum tidak bisa dipaksakan untuk memilih karir sebagai hakim jika kesejahteraan serta sistem karir tidak dibenahi.    

Pembenahan sistem pendidikan serta perbaikan kesejahteraan dan sistem karir pejabat publik penegak hukum, menurutnya, menjadi faktor penting yang perlu segera dilakukan. Jika hal ini terwujud, Hikmahanto punya mimpi suatu saat nanti Indonesia akan mengikuti jejak sejarah Amerika Serikat. 

“Dimana orang-orang hukumlah yang memimpin negeri ini,” ujar Hikmahanto seraya menyebut contoh Barrack Obama, Presiden Amerika Serikat saat ini yang berlatarbelakang pendidikan hukum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua