Kewenangan baru pemerintah menandatangani uang kertas dinilai berlebihan. Sebab di beberapa negara, mata uang merupakan kewenangan moneter, yaitu kewenangan penuh bank sentral.
Pengamat pasar uang, Farial Anwar, berpendapat pemerintah tidak punya kepentingan ikut menandatangani uang kertas. “Itu berlebihan, apa kepentingan pemerintah,” sergahnya ketika dihubungi wartawan, Senin (21/3).
Menurutnya, sudah ada pembagian institusi kewenangan masalah moneter dan fiskal. Pemerintah diberikan kewenangan mengurusi masalah fiskal, seperti pajak, inflasi, dan lain sebagainya. Sementara, mata uang adalah masalah moneter yang merupakan kewenangan bank sentral.
“Jangan dicampuradukkan kewenangan ini. Pemerintah (Menkeu) tidak perlu ikut tanda tangan di uang kertas,” tandasnya.
Farial mengkhawatirkan, jika pemerintah ikut berwenang menandatangani uang kertas, ada tarik menarik kepentingan yang bersifat politis. “Bayangkan kalau satu saat pemerintah tidak bersedia menandatangani, uang kertas baru tidak bisa keluar,” tandasnya.
Akibatnya, nilai Farial, rencana moneter BI sebagai bank sentral dapat terganggu. “Masyarakat juga yang dirugikan,” ujarnya.
Karena itu, Farial menegaskan DPR perlu menolak masalah ini. “Jangan ada intervensi sektor fiskal ke moneter. Bisa dipakai untuk kepentingan pemerintahan yang berkuasa,” tandasnya.
