Kamis, 20 Oktober 2011

Koran Jakarta Terlilit Sengketa Ketenagakerjaan

Wartawan menggugat karena merasa dipecat sepihak. Bahkan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menggelapkan laptop.
CR-12
Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta gelar sidang perkara Koran Jakarta. Foto: SGP

Rusdi Mathari mungkin sejak awal tak mengira kariernya sebagai wartawan di Koran Jakarta akan berujung di pengadilan seperti saat ini. Faktanya demikian. Ia kini harus berhadapan dengan perusahaan bekas tempatnya bekerja di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Ia tak terima dengan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan perusahaan.

 

“PHK sepihak itu tidak sah tanpa ada penetapan pengadilan,” ujar kuasa hukum Rusdi, Horas Siringo-Ringo ketika diwawancarai hukumonline, Rabu (19/10).

  

Rusdi yang telah malang-melintang bekerja sebagai wartawan di beberapa media, bekerja di Koran Jakarta sejak Juli 2008. Awalnya ia dikontrak selama setahun dengan posisi sebagai Redaktur. Belum genap setahun masa kontrak, jabatannya dinaikkan menjadi Asisten Redaktur Pelaksana.

 

Pada 9 Agustus 2009, Rusdi mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Direktur Utama PT Berita Nusantara -selaku penerbit Koran Jakarta- M Selamat Susanto. Susanto yang juga merangkap sebagai Pemimpin Redaksi Koran Jakarta menolak permintaan Rusdi. Ia mengajukan lagi pengunduran diri 4 Januari 2010, kali ini secara tulisan. Jawabannya sama. Koran Jakarta menolak pengunduran diri Rusdi. Katanya aku masih dibutuhkan di Koran Jakarta,” ungkap Rusdi. Ia memutuskan bertahan.

 

Alasan lain yang membuat Rusdi bertahan adalah adanya niat reporter yang satu tim dengan Rusdi untuk ikut mengundurkan diri jika Rusdi memilih hengkang. “Karena dia (Pimred) bilang, aku masih dibutuhkan, ya aku bargain,” akunya.

 

Rusdi lantas menyebut empat syarat yang harus dipenuhi perusahaan. Pertama, menaikkan gaji untuk seluruh reporter sesuai dengan standar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebesar Rp4,5 juta. Kedua, menuntut perbaikan rapat redaksi agar bisa dilakukan pagi hari seperti masa-masa awal Koran Jakarta terbentuk. Ketiga, ada sistem keredaksian yang memadai, yang memungkinkan kontrol arus berita dan penilaian yang tepat atas setiap wartawan. Keempat, menuntut diadakan rapat opini (perspektif) setiap hari yang diikuti oleh asisten redpel keatas.

 

Praktiknya, perusahaan hanya bisa memenuhi persyaratan kedua. Untuk tuntutan gaji, perusahaan melakukan penawaran. Yaitu akan memenuhinya dengan kenaikan yang bertahap dan akan dimulai akhir Januari 2010. Ia juga mengatakan, hanya sanggup menaikkan gaji sampai Rp3,5 juta. Namun setelah akhir Januari, kenaikan gaji yang dijanjikan tak ditepati. Rusdi mengeceknya dengan bertanya kepada reporter yang ternyata mengaku belum mendapat kenaikan gaji.

 

Pada Maret 2010, Susanto memecat Rusdi secara lisan. Karena sebelumnya antara Susanto dan Rusdi sudah terjalin hubungan pertemanan yang baik maka Rusdi menanyakan perihal pemecatan itu kepada Susanto via telepon dan sms, namun tidak mendapat tanggapan.

 

Bingung tak mendapat jawaban, akhirnya Rusdi mengirim email kepada Susanto untuk menanyakan perihal PHK. Susanto menjawab email itu. Ia berjanji untuk menjelaskannya esok hari dikantor. Esok harinya, 13 Maret 2010, Rusdi menghubungi Susanto berkali-kali, namun tak ada jawaban.

 

Setelah ada kesempatan pertemuan, Susanto lalu menjelaskan bahwa pemecatan Rusdi terkait faktor ketidaksukaan dari pemilik Koran Jakarta.

 

Setelah isu PHK ini mencuat, Rusdi tidak diperbolehkan lagi menginjakkan kaki di kantor. Hal ini dibuktikan dari pengakuan rekan-rekan Rusdi yang masih bekerja di Koran Jakarta yang mengaku mendapat perintah dari HRD. Ada tulisan yang menyatakan bahwa Rusdi dilarang memasuki area perkantoran Koran Jakarta. Itu ditempel di pos sekuriti,” kata Ringo.

 

Rusdi sempat menyatakan bahwa dirinya bersedia dipecat, tapi dengan cara yang sesuai aturan dan beradab. Rusdi mengaku sudah tidak mendapatkan gaji lagi sejak bulan Maret. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, langkah bipartit sudah ditempuh, namun tak ada tanggapan dari Koran Jakarta.

 

PHK seperti ini, menurut Ringo, melanggar ketentuan Pasal 151 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah langkah terakhir yang ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan.

 

Tuduhan Penggelapan

Kuasa hukum pihak Koran Jakarta, Torozotulo Mendrofa punya pandangan berbeda soal kasus Rusdi ini. Menurut dia, Rusdi justru mangkir dari pekerjaannya. Koran Jakarta merasa dirugikan atas tindakan dari Rusdi, yang meninggalkan pekerjaannya tanpa pemberitahuan sejak Maret 2010,” ujar Torozotulo kepada hukumonline.

 

Karena dianggap mangkir dan telah mengundurkan diri, pihak perusahaan bahkan telah melaporkan Rusdi ke Polres Jakarta Pusat atas tuduhan menggelapkan satu unit laptop yang merupakan inventaris kantor. Saat ini status Rusdi adalah tersangka.

 

Rusdi berdalih bahwa ia tidak menggelapkan laptop itu. Ia juga merasa tidak pernah mendapatkan perintah lisan ataupun tertulis untuk mengembalikan laptop itu. Kenapa aku harus menggelapkan? Aku masih berstatus pekerja Koran Jakarta, karena belum ada putusan PHI,” tutur Rusdi menerangkan alasannya tetap menguasai laptop kantor.

 

Persoalan ketenagakerjaan yang mulai merembet ke ranah pidana ini disikapi oleh AJI –organisasi tempat Rusdi bernaung- dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Polres Jakarta Pusat pada 11 Oktober 2011 lalu. Mereka menilai Koran Jakarta telah melakukan kriminalisasi terhadap jurnalis.

 

Torozotulo menyayangkan tindakan yang telah dilakukan AJI terkait kasus ini. Ia beranggapan bahwa langkah yang seharusnya ditempuh adalah bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mencari solusi. Sebagai organisasi wartawan, marilah kita duduk bersama-sama, malu kita sama masyarakat umum,” imbuh pria yang juga menjabat Ketua LKBH Persatuan Wartawan Indonesia.

 

Ia mengaku telah melakukan pendekatan kepada Susanto agar menyelesaikan perselisihan ini secara baik-baik. Sekaligus menyayangkan langkah yang telah ditempuh pihak Koran Jakarta yang melaporkan Rusdi ke kepolisian. Ia juga tidak menginginkan kasus ini semakin heboh di masyarakat dan lebih menekankan proses penyelesaian secara damai. ”Damai itu indah, kita harus bijaksana untuk menyikapi hal ini.”

 

Rusdi pun menginginkan hal yang sama. Makanya ia menempuh upaya mediasi ke Disnakertrans DKI Jakarta dalam rangka memecahkan persoalan dengan berdamai. ”Aku mau berdamai, siapa sih yang mau ribut-ribut kayak gini?” 

artikel fakta/gosip
 - Conan
15.11.11 13:54
cr-12 siapa sih ? artikel2 yg ditulis kok ga da yg valid
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua